MUDANEWS.COM, Medan – Sikap manajemen PTPN 2 yang terkesan kurang sosialisasi terkait pelepasan 5. 838, 40 ha mulai disoroti berbagai kalangan. Apalagi lahan yang tidak dimasukkan lagi kedalam HGU tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
PTPN 2 harusnya aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pelepasan lahan yang tidak dimasukkan lagi kedalam HGU tersebut. Apalagi bila dihubungkan dengan sikap Presiden Jokowi yang berkeinginan, jika eks lahan HGU dapat dimanfaatkan oleh mantan karyawan dan keluarganya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Gerakan Rakyat Semesta Indonesia (GRSI) Batu Bondar Purba kepada wartawan, usai senam pagi di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (27/10/2019).
Menurut aktifis buruh Pelabuhan Belawan, yang kediamannya pernah dimolotov oleh OTK dan hingga kini pelakunya belum tertangkap itu. Manajemen PTPN 2 sebagai salahsatu BUMN milik pemerintah, harusnya punya kedekatan emosional dengan masyarakat bawah. Khususnya para pensiunan karyawan, yang mungkin sudah puluhan tahun mengabdi untuk perusahaan plat merah tersebut.
“Jika para komisaris dan jajaran direksi serta manajemen PTPN 2, bisa saja hidup berkecukupan dan bergelimang kemewahan. Namun hendaknya kegembiraan itu dapat dibagi dengan para mantan karyawan dan pension, yang bukan tidak mungkin dihari tuanya sampai terlunta-lunta karena tidak memiliki kediaman,” keras Batu Bondar Purba.
Karenanya lanjut Batu Bondar, sangat wajar jika Presiden Jokowi sangat berkeinginan, setidaknya para pensiunan PTPN dapat memiliki kediaman sendiri, dengan membayar rumah dinas diareal perkebunan yang sudah mereka tempati bersama dengan keluarganya selama berpuluh-puluh tahun.
“Sangat jarang ada pensiunan PTPN khususnya PTPN 2 yang dapat memiliki rumah sendiri, dengan membayar kepada negara rumah dinas yang mereka tempati,” ujar Batu Bondar Purba lagi.
Apalagi sebut Bondar, dengan eksisnya para mantan karyawan yakni para pensiunan tadi menempati rumah dinas mereka menjadi milik pribadi, setidaknya areal perkebunan dapat terjaga, dari para penjarah-penjarah berdasi, yang kesannya selama ini dibiarkan mengambil kesempatan saat terjadinya pelepasan-pelepasan asset perkebunan secara administrasi negara.
“Yang saya tahu untuk perumahan mantan karyawan di daerah Jl. Asrama yang menjadi perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang, para pensiunan dikenakan biaya Rp1 juta/meternya untuk biaya pelepasan. Mana mungkin para mantan karyawan dan pensiunan tersebut dapat memenuhi nilai yang ditetapkan oleh PTPN 2 itu. Jadi tidak heran, jika akhirnya ratusan hektar eks perumahan karyawan dikuasai oleh mafia-mafia dan cukong-cukong,” lugas Batu Bondar lagi.
Karenanya Batu Bondar Purba berharap agar menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik, khususnya Menteri BUMN dapat mencermati hal tersebut, jangan sampai timbul kekecewaan kepada masyarakat terutama di akar rumput kepada Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Sebagai relawan, yang kita inginkan adalah publik khususnya masyarakat bawah merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Termasuk dalam pelepasan 5,8 ribu eks HGU PTPN 2,” papar Batu Bondar Purba.
Batu Bondar Purba juga berharap agar manajemen PTPN 2 dibawah Menteri BUMN yang baru dapat lebih menegakkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan dan taat peraturan dalam mengelola bisnis perkebunan di tanah air.
PTPN 2 diketahui bakal melepas 5, 838, 40 eks lahan HGU yang merupakan bahagian-bahagian dari pencatatan yang telah dilakukan oleh Panitia B-Plus guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumatera Utara. Lahan-lahan tidak lagi diperpanjang HGU nya itu, yakni 2. 641,47 ha adalah RUTRWK, 546,12 ha dalam proses penyelesaian karena telah digarap masyarakat, 1. 377, 12, ha dalam sengketa dan sedang dituntut masyarakat, 450,00 ha merupakan bahagian dari lahan masyarakat adat, 558, 35 ha adalah perumahan mantan karyawan/pensiunan PTPN 2, dan 300,00 digunakan oleh USU. Berita Medan, fian
