Oleh: Abd Rahman M
MUDANews.com – Uang baru emisi 2016 baru saja diluncurkan tanggal 19 Desember 2016 kemarin, namun redenominasi rupiah masih tetap didengungkan oleh berbagai pihak. Baik itu Gubernur Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagian masyarakat juga bergairah mendorong redenominasi agar cepat diberikan payung hukumnya oleh DPR melalui RUU yang di sahkan.
Redenominasi memang cukup bagus diterapkan karena akan menaikkan pamor rupiah dilihat dari segi pencitraan. Redenominasi bila dieja berarti re-de-no-mi-na-si. Terdiri dari enam suku kata yang mana lidah kita harus bekerja ekstra keras menyebutkannya, seperti halnya penyebutan kata revitalisasi, lidah kita harus bekerja ekstra agar tidak keseleo dalam penyebutannya.
Redenominasi harus diluruskan terlebih dahulu pengertiannya terhadap masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Meluruskan istilah redenominasi saja dalam tempo sebulan belum tentu seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa faham bukan? Masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terluar dan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman harus dicekoki dengan istilah redenominasi. Mereka akan menjadi pusing dan menimbulkan keresahan bila tidak dilakukan secara bertahaf.
Tidak semudah orang yang tinggal di kota dalam memahami maksud dan tujuan redenominasi. Redenominasi adalah bentuk dari penyederhanaan rupiah. Sebelumnya dalam pecahan uang kertas tertera Rp1000.00 menjadi pecahan Rp 100. Intinya tiga bilangan nol ditiadakan, namun nilainya tetap sama.
Di kota-kota besar sudah menjalankan sosialisasi redenominasi seperti di kota Medan sudah ada sosialisasinya. Kita patut mengapresiasi wacana redenominasi sudah benar-benar disosialisasikan di mall, kafe, dan tempat perbelanjaan lainnya dengan mudah kita bisa melihat daftar harga dengan menghilangkan tiga bilangan nol seperti 25K berarti 25 ribu, 100K berarti 100.000 ribu, dan seterusnya.
Jadi bila redenominasi benar-benar diterapkan maka masyarakat yang tinggal di kota-kota besar sudah tidak lagi terkejut dan canggung. Lalu bagaimana dengan masyarakat di pedesaaan atau jauh dari perkotaan? Di sinilah letak permasalahan yang betul-betul sangat dipertimbangkan oleh presiden.
Dikutip dari laman antaranews.com, 19 Desember 2016, presiden Joko Widodo menyatakan pelaksanaan redenominasi rupiah memerlukan waktu transisi panjang, tidak bisa serta merta dilakukan begitu rancangan undang-undang yang mengaturnya dibahas, selesai dibahas, dan disahkan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perlu masa transisi sekitar tujuh tahun setelah RUU disahkan.
Letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah yang berbeda satu sama lainnya menjadi titik berat permasalahan, dari segi aspek sosial bila redenominasi benar-benar disahkan tentu sangat riskan.
Wacana redenominasi yang telah mencuat ke permukaan sejak enam tahun lalu dan sampai saat ini belum juga terealisasi tentu sudah dipikirkan dengan matang. Redenominasi berhubungan dengan langsung dengan uang, dan uang sangat sensitif bagi siapapun bukan? Perlu pendekatan yang benar-benar halus agar kebijakan redenominasi tidak menimbulkan gejolak.
Dalam menerapkan redenominasi tidak bisa dilatarbelakangi oleh poin-poin tentang negara tidak mengalami konflik, fundamental ekonomi cukup kuat, perbankan sehat, kegiatan dunia usaha berjalan baik. Kita harus mau jujur dan berkata dengan benar bahwa pengetahuan masyarakat tentang ekonomi masih minim.
Redenominasi rupiah memang menarik dan cukup bagus bila diterapkan sehingga mempermudah berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan uang seperti halnya perbankan yang akan jauh dimudahkan dengan berkurangnya tiga angka tersebut.. Terlebih adanya citra rupiah tidak beda jauh dengan mata uang asing. Contoh sederhananya 1 US dollar setara dengan Rp 13. [bersambung]
Penulis adalah Alumnus Unimed, peminat masalah ekonomi, sosial, dan olahraga
