Anggota Komisi VI DPR-RI Kritisi Kebijakan Import Raw Sugar Terhadap PG Swasta

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANews.com, Sidoarjo (Jatim) – Menanggapi aksi penolakan atas rencana penutupan Pabrik Gula (PG) Watoetoelis dan PG Toelangan yang berada di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Sidoarjo Jawa Timur, Anggota Komisi VI DPR-RI Idris Laena mengatakan, ada indikasi bahwa para petani gula telah dipersulit dalam memperoleh bantuan berupa pupuk.

Menurutnya jika bantuan tersebut dapat terpenuhi untuk para petani maka pemenuhan akan bahan baku untuk PG tersebut juga kan terpenuhi dan tidak akan terancam tutup.

“Kapasitas produksi pabrik bisa ditingkatkan dengan catatan, Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan-kebutuhan petani terutama dalam proses peningkatan produksi pabrik,” katanya seperti dilansir situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (dpr.go.id), pada Jumat (20/1).

Ia mengkritisi kebijakan Pemerintah yang telah memberi kemudahan pada Pabrik Gula (PG) swasta berupa kebijakan import raw sugar (impor gula mentah). Dalam hal ini maka PG swasta telah mendapat perlakuan khusus. Sementara pabrik gula BUMN yang adalah milik pemerintahan tidak diperioritaskan.

Ia mengatakan, “Seharusnya ada kebijakan yg clear kenapa ke swasta diberikan, sementara pabrik-pabrik kita yang notabene milik BUMN tidak mendapatkan prioritas. Jika hal itu diperhatikan sebetulnya persoalan pabrik gula yang terancam ditutup ini tidak perlu harus terjadi”.

Pemenuhan bahan baku pada PG milik BUMN akan dapat terpenuhi jika PG tersebut mendapatkan keistimewaan dalam pemenuhan bahan baku tersebut. Dan jika hal ini dilakukan maka tidak akan sampai terancam akan tutup seperti ini.

“Selain itu dengan memberikan kemudahan bantuan bahan baku yang cukup kepada petani, bukan tidak mungkin produksi pertanian pabrik akan meningkat sehingga penutupan pabrik tidak perlu dilakukan,” demikan Idris.[jo]

- Advertisement -

Berita Terkini