Mudanews – Aceh Tamiang | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang bersama DPRK , Senin (11/1/26) akhirnya menggelar rapat paripurna perdana pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah.
Rapat ini menjadi momentum awal bagi pemerintah daerah untuk kembali menata arah kebijakan, terutama terkait pemulihan pascabencana.
Rapat digelar di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I, unsur pimpinan DPRK, serta seluruh anggota dewan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari rapat paripurna tersebut, dua agenda utama dibahas, yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK terhadap Rancangan APBK Aceh Tamiang Tahun 2026 serta penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRK dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ismail menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Aceh Tamiang yang saat itu tengah menjalani agenda penting terkait penanganan korban banjir, termasuk pembahasan hunian tetap serta menerima kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ismail menegaskan, penyusunan APBK 2026 harus benar-benar berpihak pada masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, kondisi pascabanjir tidak bisa disikapi dengan pola anggaran yang biasa-biasa saja.
“Dampak banjir ini besar. Maka anggaran ke depan harus benar-benar menjawab kondisi yang sedang kita hadapi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyinggung soal kinerja Bank Aceh. Ia menyampaikan kekecewaannya dan mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam situasi darurat bencana.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan mitra yang benar-benar hadir membantu daerah, bukan sekadar formalitas kerja sama.
Rapat paripurna tersebut kemudian ditutup dengan persetujuan bersama atas agenda yang dibahas, termasuk penandatanganan nota kesepakatan.
Tahapan ini menandai rampungnya salah satu proses penting dalam pembahasan anggaran daerah.
Paripurna perdana ini sekaligus menjadi titik awal bagi Pemkab dan DPRK Aceh Tamiang untuk menggerakkan kembali program-program pemulihan, dengan harapan kondisi masyarakat dapat segera pulih dan aktivitas kembali normal.
[tarm] – Mudanews