Mudanews.com-Aceh Tamiang | Sejumlah ketua dan pengurus Koperasi Merah Putih dari berbagai desa di Kabupaten Aceh Tamiang menggelar pertemuan di Kantor Koperasi Merah Putih Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka kepada pemerintah daerah.
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Alur Bemban mengungkapkan, setelah dilaunching pemerintah, koperasi belum mendapatkan arahan maupun bimbingan teknis (Bimtek) yang memadai. Hal ini membuat pengurus kebingungan dalam menjalankan organisasi.
Senada dengan itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Serba menekankan lemahnya aspek kelembagaan. Ia berharap Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, serta camat sebagai ujung tombak dapat memberikan pembinaan yang lebih serius.
Dari Desa Semadam, Suherman S, menyampaikan bahwa koperasi di 200 desa sudah terbentuk, namun pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah belum berjalan. Padahal, kata dia, para anggota sudah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga pengurus memiliki tanggung jawab besar untuk menggerakkan usaha.
Sementara itu, pengurus Koperasi Merah Putih Desa Lung Manyo, Kecamatan Manyak Payed, juga mengeluhkan belum adanya kejelasan arah usaha. Mereka sangat membutuhkan bimbingan dari pemerintah agar koperasi tidak berjalan tanpa panduan.
Selanjutnya Ketua Koperasi Merah Putih Desa Pantai Ceumpa menekankan pentingnya dukungan modal usaha. “Tanpa modal, koperasi sulit berjalan. Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Dari Desa Paya Kulbi, Riska menyoroti harga barang yang dijual koperasi. Menurutnya, harga saat ini belum lebih murah dibanding harga grosir. “Kalau selisih harga hanya Rp2.000–Rp3.000, kami sulit membagikan keuntungan kepada anggota,” katanya.
Sekretaris Koperasi Merah Putih Syariah Desa Kota Lintang, Aditia, mengingatkan bahwa koperasi bisa mati suri bila terlalu lama tidak diperhatikan. “Anggota sudah banyak, simpanan pokok dan wajib sudah disetor sejak empat bulan lalu. Tapi tanpa dukungan modal dan kemitraan, koperasi tidak bisa bergerak,” ucapnya.
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Tanah Terban, Syahrial, secara khusus menyampaikan seruan kepada Bupati Aceh Tamiang. Ia berharap bupati dapat memberi perhatian langsung terhadap kelanjutan koperasi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo tersebut.
“Kami para pengurus belum pernah bertemu dengan bapak bupati untuk menyampaikan kendala di lapangan. Dari 216 desa dengan 8 pengurus per koperasi, jumlahnya lebih dari 1.600 orang. Kami mohon bapak bupati meluangkan waktunya untuk mendengarkan langsung aspirasi ini,” harap Syahrial.
Para pengurus sepakat, tanpa perhatian, pembinaan, dan dukungan nyata dari pemerintah serta stakeholder terkait, koperasi Merah Putih dikhawatirkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperindag Aceh Tamiang, Ibnu Azis, S.KM, menyampaikan permohonan maaf karena sempat terjadi keterlambatan jadwal pertemuan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut.
Menurutnya, sesuai arahan Kementerian Koperasi, pada September hingga November mendatang setiap koperasi diwajibkan memiliki kantor dan minimal satu gerai usaha. Kantor koperasi bisa memanfaatkan fasilitas desa, seperti ruangan kosong di kantor desa atau fasilitas dinas yang tidak terpakai. Sementara untuk gerai, dapat berupa kios sembako, beras, telur, atau kebutuhan pokok lain yang bisa segera dijalankan.
“Kita beri tenggat waktu satu bulan ke depan. Minimal sudah ada kantor dan gerai yang berfungsi. Itu harus kita laksanakan,” tegas Ibnu Azis di Kantor Dinas Koperindag Kop Karang Baru, Senin(1/9/2025)
Terkait kendala permodalan, ia menekankan agar koperasi tidak hanya menunggu bantuan dana, tetapi mulai bergerak dengan pola kerja sama dan kemitraan lokal. Misalnya menggandeng pengusaha, distributor, atau toko setempat dengan sistem bagi hasil. Ia mencontohkan usaha beras dan telur yang meskipun untungnya kecil, namun bisa berputar cepat sehingga koperasi tidak mati suri.
“Koperasi ini jangan hanya menunggu uang masuk. Modal memang penting, tapi motivasi dan semangat pengurus untuk bergerak juga kunci. Kita harus mulai dari usaha kecil tapi lancar, jangan berpikir besar dulu,” ujarnya.
Ibnu Azis menambahkan bahwa pihaknya juga sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi di Banda Aceh terkait skema pinjaman, distribusi beras, pupuk subsidi, dan mekanisme dukungan dari BUMN seperti Bulog dan Pertamina.
Lebih lanjut, ia menegaskan dalam waktu dekat Dinas Koperindag akan memfasilitasi pertemuan para pengurus koperasi se kabupaten Aceh Tamiang dengan Bupati Aceh Tamiang, pihak perbankan diantaranya Bank BSI Bank Aceh, serta Perum Bulog, dan Patra Niaga.
“Harapannya, melalui silaturahmi dan koordinasi ini, pemerintah dan stakeholder terkait bisa melihat potensi Koperasi Merah Putih dan mendukung program kerja mereka,” kata Ibnu.
“Pertanyaan-pertanyaan yang butuh regulasi akan kita teruskan ke kementerian. Intinya, kita cari solusi bersama agar koperasi benar-benar berjalan,” tutupnya.
Dalam kesempatan wawancara terpisah, Ibnu Azis menjelaskan rencana tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan.
“Seperti yang kita sampaikan, minggu depan kita akan melaksanakan konsultasi ataupun antara pihak Bulog, Pertamina, Bank Aceh, dan juga distributor pupuk subsidi di Aula Bupati. Agenda ini akan membahas bagaimana proses peminjaman, serta mekanisme masuknya barang-barang subsidi yang sudah ditentukan pemerintah, seperti beras pinjaman, pupuk, minyak, hingga gas elpiji,” ujar Ibnu Azis.
Menurutnya, forum tersebut akan menghadirkan semua pihak terkait agar memberikan masukan sekaligus pemaparan. “Nanti semua yang bertanggung jawab itu akan memberikan penjelasan langsung pada saat diskusi. Seluruh koperasi di Kabupaten Aceh Tamiang juga akan kita undang,” tutupnya.
[tz] mudanews.com