Mudanewscom – Banda Aceh | Tujuh partai politik di Aceh menunjukkan komitmen bersama dalam membangun daerah melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan Koalisi NGO HAM. Acara ini digelar di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Senin(28/10/2024), dan bertujuan memastikan pembangunan Aceh berlandaskan prinsip keadilan gender, inklusi sosial, disabilitas, serta keberlanjutan lingkungan.
Para perwakilan partai yang turut menandatangani Pakta Integritas ini adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili Marlinadia, Partai Gerindra diwakili Cut Farah Nazla dan Sari, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Baliyani, Partai Buruh oleh Novidayanti, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Nyakandy, Partai Aceh oleh Fajran, dan Partai Demokrat oleh Erika Mulyani serta Martini.
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, dalam sambutannya menyatakan bahwa Pakta Integritas ini mencakup sembilan poin penting yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan mendesak di Aceh, termasuk perlindungan perempuan dan anak, keadilan ekologi, dan kebebasan beragama. Menurut Khairil, komitmen bersama ini diharapkan akan memperkuat ikhtiar untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Ini adalah langkah awal menuju Aceh yang lebih baik dengan kebijakan pro-rakyat yang mengedepankan keadilan dan peduli lingkungan. Kami berharap dukungan dari partai politik dapat mendorong perubahan nyata bagi masyarakat Aceh,” kata Khairil dalam konferensi pers.
Komitmen Terhadap Kebijakan Lingkungan dan Penanganan Banjir
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah perlunya kebijakan lingkungan yang lebih baik, termasuk langkah-langkah antisipatif terhadap bencana banjir yang kerap melanda berbagai daerah di Aceh. Khairil menekankan bahwa pemerintah tidak hanya perlu mencari cara menangani banjir, tetapi juga mengupayakan solusi yang lebih strategis dan jangka panjang agar bencana ini tidak terus terjadi.
“Kami tidak ingin hanya berfokus pada penanganan dampak banjir saja, tetapi mencari solusi konkret agar banjir tidak berulang setiap tahun,” ujar Khairil. Menurutnya, penanganan lingkungan yang lebih terencana dan komprehensif dapat mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi masyarakat dan ekosistem.
Dukungan Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain isu lingkungan, Khairil menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat di Aceh. Dalam pandangannya, partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen diharapkan dapat menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya ini mencakup pengurangan berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap kelompok rentan.
“Harapannya, kasus kekerasan ini bisa ditekan bahkan dihilangkan, sehingga perempuan dan anak di Aceh dapat hidup dengan aman dan terlindungi,” jelas Khairil.
Mendorong Kebijakan Tanpa Diskriminasi dan Dukungan untuk Kelestarian Ekosistem
Isu lainnya yang turut dibahas dalam Pakta Integritas ini adalah keberlanjutan ekologi. Khairil menyoroti pentingnya penanganan terhadap berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Aceh, mulai dari konflik satwa liar, tambang ilegal, hingga pencemaran lingkungan. Ia berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang berfokus pada kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem di Aceh.
“Kami semua berharap kebijakan pembangunan di Aceh dapat sejalan dengan prinsip keadilan ekologi dan inklusivitas, dengan memperhatikan perlindungan terhadap flora, fauna, serta lingkungan hidup yang menjadi sumber daya bersama,” tambahnya.
Isi Pakta Integritas: Sebuah Langkah Konkret untuk Kebijakan Inklusif
Pakta Integritas yang ditandatangani mencakup sembilan poin komitmen, termasuk kebijakan pembangunan yang non-diskriminatif dan mengedepankan keadilan gender, disabilitas, serta inklusi sosial. Poin-poin lain dalam Pakta ini juga menyerukan penguatan pendidikan politik untuk kader partai, penyusunan kebijakan internal yang mendukung perlindungan perempuan, dan mendorong keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas ini, para partai politik di Aceh berkomitmen untuk melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif.**(tz)