 Aceh Tamiang tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 91 miliar.){kind=link}
MUDANEWS.COM – ACEH TAMIANG | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten(APBK) Aceh Tamiang tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 91 miliar. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang yang digelar pada Senin, 2 September 2024, dengan agenda Penyampaian Pendapat Panitia Anggaran terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.
“Dengan asumsi pendapatan yang berkurang dan belum dapat menutupi kebutuhan belanja pada tahun anggaran ini, APBK Aceh Tamiang diperkirakan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 91.086.275.010,73,” kata Juru Bicara Panitia Anggaran DPRK Aceh Tamiang, Jayanti Sari, SH, M.IP.
Meskipun demikian, Jayanti menyebutkan bahwa defisit tersebut masih dapat ditutupi melalui Pembiayaan Netto yang dihasilkan dari selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang telah mengalami perubahan dari perkiraan awal.
Dalam rapat tersebut, Jayanti menjelaskan bahwa perubahan APBK ini telah dibahas oleh Panitia Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). Ia juga memaparkan bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2024 berkurang sekitar Rp 16,15 miliar dari perkiraan semula sebesar Rp 1,33 triliun, sementara Belanja Daerah mengalami peningkatan sekitar Rp 51,88 miliar, sehingga total belanja daerah menjadi Rp 1,4 triliun.
Selain itu, DPRK juga memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan dan pembahasan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketergantungan Kabupaten Aceh Tamiang pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Jayanti mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlanjutan pendapatan transfer tersebut.
“Kami berpendapat bahwa perubahan APBK ini sebagai final pendapatan dan belanja selama tahun anggaran, namun kita masih belum bisa mandiri dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan,” ungkapnya. Jayanti juga menyoroti masalah infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak dan kurangnya sarana pendukung pertanian.
Jayanti menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih baik, terutama dalam hal pemetaan wilayah sumber-sumber perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jayanti menambahkan bahwa perencanaan saat ini terlalu terfokus pada kebutuhan anggaran untuk program tertentu, tanpa mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dengan harapan Kabupaten Aceh Tamiang dapat berkembang, berbudaya, dan menjadi milik kita semua,” pungkasnya.**(tz)