 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)){kind=link}
MUDANEWS.COM – Aceh Tamiang | Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tamiang secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berlangsung di Aula Dhira Brata, Mapolres Aceh Tamiang. Selasa(30/07/2024). Acara pencanangan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari unsur Forkopimda, Pimpinan instansi, Tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat.
Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi SH, MH melalui Wakapolres KOMPOL Ichsan, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah nyata Kepolisian khususnya Polres Aceh Tamiang dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. Dengan adanya zona integritas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, juga merupakan upaya mensukseskan reformasi birokrasi Polri dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan instansi pemerintahan untuk menjadi lebih baik, efektif, dan efisien,” ujar Wakapolres.
Acara pencanangan Zona Integritas ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Hal ini terlihat dari kehadiran perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dukungan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan Polres Aceh Tamiang yang bersih, melayani, dan terpercaya. Dengan ditetapkannya Zona Integritas, Polres Aceh Tamiang akan melaksanakan berbagai langkah konkret untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
Diharapkan dengan adanya Zona Integritas ini, Polres Aceh Tamiang dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima. Selain itu, pencanangan ini juga menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.**(tz)