MUDANEWS.COM, Jakarta – Dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara nasional ke-6, Presiden RI Ir Jokowi Dodo mengundang para pakar dan guru besar dari berbagai kampus di Indonesia untuk menghadiri konferensi Hukum Tata Negara Nasional, Senin (02/09/2019) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.
Dalam keberlangsungan konferensi, Turut hadir juga Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD, dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi ‘Anwar Usman’ beserta pakar lainnya.
Pertemuan itu digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 dengan tema ‘Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif’.
Saat sesi sambutan, Presiden mengatakan bahwa konferensi itu sangat lah bagus, mengajak kita membahas untuk yang lebih mendasar.
“Bagaimana memperkuat sistem kabinet presidensial yang efektif. Dan saya melihat ini APHTN-HAN ini luar biasa, membantu saya pada saat-saat yang sangat tepat. Waktunya pas, gitu. Dan perihal apa perintah konstitusi dalam pembentukan kabinet pasti Bapak-Ibu itu sudah superahlinya, sudah tahu semuanya, superahlinya,” ungkap Ir jokowi Dodo, dilansir dari Website Sekretariat Kabinet, (Setkab.go.Id) 03/09.
Beliau juga sempat menyinggung persoalan respon Hukum Tata negara dan Administrasi Negara Indonesia pada dunia sudah sangat berubah.
“Dan pada kesempatan ini saya titip, tolong dipikirkan dan tolong dirancang bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah. Itulah pertanyaan saya kepada Bapak-Ibu sekalian yang mungkin bukan hanya terkait dengan format kabinet presidensial saja tetapi terkait dengan kerangka pikir hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara keseluruhan,” jelas Sang Presiden.
Dalam konferensi itu, Salah satu pakar/Guru besar dari salah satu Perguruan tinggi Negeri di Aceh juga turut menghadiri, yang dalam hal itu dihadiri oleh Prof Dr Jamaludin SH MHum (Guru besar sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh).
Hasil Rekomendasi dari Ratusan pendekar hukum itu, akan dibuat menjadi sebuah Rekomendasi dan akan dibacakan pada akhir Konferensi, pada 4 September 2019. Berita Jakarta, Aceh
