JPKP Advokasi
DPW JPKP Sumatera Utara, Trie Yanto Sitepu dan Ketua JPKP Kabupaten Langkat M Yusuf Depari dan pengurus foto bersama

MUDANEWS.COM, Langkat – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPW JPKP) Sumatera Utara, Trie Yanto Sitepu mendesak Presiden Jokowi menerbitkan keppres pengambilalihan penyelesaian kasus tanah eks HGU PTPN II. Sebab puluhan tahun kasus tersebut tak bisa terselesaikan di tingkat Sumut.

“Kami menilai mulai pembentukan tim gubenur, pansuslah hingga tim lainnya, sejak puluhan tahun silam tak juga mampu menyelesaikan persoalan eks HGU tersebut. Sehingga tim yang sudah dibuat terkesan hanya menghabiskan anggaran saja tanpa ada solusi kongkrit,” tegas Trie Yanto Sitepu didampingi Ketua JPKP Langkat Muhammad Yusuf Depari dan segenap unsur pengurus, kepada MUDANEWS.COM, Kamis (27/12/2018).

“Maka saat ini, kita dari JPKP Sumut dan JPKP Kab Langkat, fokus mengadvokasi permasalahan kelompok tani Kelompok Masyarakat Tani Dusun Sido Selamat (KMDS) tentang sengketa mereka di PTPN II Kebun Bekiun Kec Kuala Kab Langkat,” ujar Trie Yanto.

Trie Yanto berharap ke depannya juga semua pihak dalam penyelesaian kasus tanah khususnya eks PTPN II tidak boleh ada yang tidak transparan.

Untuk itu, Trie menuntut Pemprovsu transparan atas persoalan sengketa tanah di lahan tersebut.

“Selama ini kita menilai DPRD SU telah bekerja. DPRD SU juga selalu menerima aspirasi masyarakat terkait hal tersebut. Karenanya, DPRD SU sangat berhak dilibatkan dalam penyelesaian kasus tanah ini,” sebutnya.

“Masalah tanah ini sensitif, sudah banyak korban. Langkah paling tepat adalah, Presiden ambil alih persoalan ini. Dibentuk Keppres masalah tanah di Sumut agar diselesaikan Presiden. Bukan saya tak percaya pada gubenur, BPN atau lainnya. Tapi ini sudah belasan tahun, tidak ada langkah konret. Kalau tidak ditangani Presiden, ini akan meledak dan membahayakan rakyat Sumut,” imbuh Trie Yanto sambil diamini Ketua DPD JPKP Kabupaten Langkat Muhammad Yusuf Depari. Berita Langkat, Lana