MUDANEWS.COM, Medan – Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat lembaga inspektorat seiring maraknya Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi.
Apalagi dalam kurun waktu dua bulan beberapa penyelenggara pemerintah daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Diantaranya, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dan yang teranyar adalah Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.
Sesuai arahan presiden, selama ini kok tingkat pengawasan seolah-olah tidak jalan. Sehingga ada kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan. Disamping kita mengapresiasi KPK, tapi kalau inspektorat bekerja dengan baik kan harusnya yang kecil-kecil bisa disikapi,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Medan, Sabtu (16/9/2017).
Pihaknya juga sudah melakukan pembahasan bersama KPK, BPK dan BPKP ihwal penguatan itu.
“Kuncinya adalah esselonnya ditingkatkan. Tapi apakah esselon menjamin, enggak juga. Kemudian yang menempatkan inspektorat itu bukan gubernur atau bupati tapi pusat. Kemudian fungsi kontrolnya dan sebagainya juga akan diatur,” kata dia.
Sampai sekarang KPK, menurut Tjahjo, masih perlu melakukan penindakan. Tapi kedepannya, inspektorat yang diharap bisa mandiri melakukan kontrol. Apalagi pada area rawan korupsi.
“Opsi inspektorat tadi kita tunggu arahan lanjutan bapak presiden. Yang penting semakin mandiri, professional, kemudian fungsi jenjang pertanggungjawabannya kemana. Selama ini kan enggak ada yang dihasilkan oleh inspektorat ini. Jadi harus ada perbaikan,” tukasnya. Berita Medan, Yogoy
