Laporan: Yogoy
MudaNews.com, Medan (Sumut) – Pemprov Sumut memproyeksikan APBD 2018 sebesar Rp. 13,32 Triliun. Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provsu 2018 di Hotel Santika Dyandra, Selasa (18/4). Di tahun 2017 APBD hanya terpaut lebih sedikit yakni, Rp 13,03 triliun.
“Ditahun 2018 ini kita proyeksikan mencapai Rp13,32 triliun. Dengan catatan bahwa kewajiban terhadap bagi hasil kepada Kabupaten Kota sampai Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi. Selain untuk mendukung 10 prioritas nasional juga untuk mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi,” Tengku Erry.
Dalam rencana kerja tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman,pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Sedangkan Sembilan pencapaian prioritas Provsu, pertama, peningkatakan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kedua, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan. Ketiga, peningatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan. Keempat, peningkatan pengusahaan ilmu pengetahuan, penerapan telnologi, inovasi dan kreatifitas daerah. Kelima peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian. Keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Delapan, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. Sembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah.
“Musrenbang ini merupakan momentum penting yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir dar RPJMD Provsu Tahun 2013-2018 dengan Visi, menjadi Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera utara sejahtera,” kata Erry.
Ada juga beberapa proyek prioritas nasional di Sumut yang telah ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yakni pengembangan destinasi wisata Danau Toba. Ini meliputi pelebaran Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu dan Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok- Onanrunggu.
Selanjutnya pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi. Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba. Percepatan operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba. Pembangunan Jalan Tampahan-Meat batas Tapanuli Utara, Simpang Jalan Negara-Onan Tambak Tarabunga, Sibulele-Bonan Dolok, Janji Maria-Lumbangaol. Selanjutnya Simpang III Muara-Hutaginjang. Tongging – batas Kabupaten Dairi. Tongging-Sibolangit-Peapira.
Selain kawasan Danau Toba, proyek lainnya yang ditampung dalam RKP 2018 yakni infrastruktur bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Pembangunan ini meliputi pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu. Pembangunan jalan kereta api antara Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung.
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Belawan. Pembangunan Jalan Ujung Kubu- Simpang Posko, Simpang Sianam- Gambus, Indrapura-Pagok (Batas Simalungun). Pembangunan Jalan Simpang Pasar Baru- Sei Bejangkar Batas Kabupaten Batubara, Tanah Jawa-Boluk, Perdagangan-Indrapura Kabupaten Batubara.
“Ada juga hal lain yang menurut hemat kami perlu menjadi perhatian Pemprovsu untuk ditampung pada RKP tahun 2018,” katanya.
Beberapa proyek tersebut antara lain pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel (Mebidangro). Spam regional KSN Mebidangro. Pembangunan Bendung Lau Simeme. Pengembangan kota baru melalui pembangunan kawasan terpadu bandara (aetropolis).
Pengembangan Pelabuhan Palimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal. Pengembangan Bandara Silangit di Taput, Aek Godang di Tapsel, Pinangsori di Tapteng, Binaka di Gunung Sitoli dan pengembangan Bandara Sibisa yang berada di Kabupaten Samosir.
Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon MA memberi masukan agar dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang dapat melakukan pendekatan money follows program dalam artian fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya untuk mendukung prioritas nasional Pemprovsu.
Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten Kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintergrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyeksi prioritas nasional.
“Oleh karenanya Bappeda memiliki peran sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,”ujar Leonard.
Leonard pun mengingatkan dalam pelaksanaan Musrenbang di provinsi Sumut perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergy perencanaan antara pusat dan daerah.
Sementara itu Sestama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah akan mengawal hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provsu untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.
Kementerian Dalam Negeri akan melihat kesesuaian antar dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah (RKPD) dengan RPJMD dan RKP. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga akan mengevaluasi antara perencanaan dan penganggaran.
“Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah, bahwa hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi racangan akhir RKPD Provsu. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018,”ujar Hadi Prabowo.
Dalam Musrenbang RKPD Provsu 2018 turut dilakukan penandatangan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada 2018 di Provinsi Sumut yakni Provinsi Sumut, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi dan Kota Padang Sidimpuan.[rd]
