Laporan: Dhabit Barkah Siregar
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI), Hanif Dhakiri mengajak dunia usaha dan pemerintah untuk fokus menggenjot percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Diketahui, saat ini jumlah Tenaga Kerja Terampil (TKT) sekitar 57 juta orang, dengan peringkat ekonomi ke 16 terbesar di dunia. Dan pada 2030, Indonesia diprediksi mampu menduduki peringkat ketujuh perekonomian terbesar di dunia, dengan syarat jumlah TKT 113 juta jiwa.
“Pertahun dibutuhkan 3,8 juta tenaga kerja terampil dari berbagai sektor. Untuk mencapai tenaga kerja terampil hingga 113 juta tersebut pemerintah tentu saja tidak akan bisa melakukan hal ini sendiri, dukungan dari dunia usaha tentunya sangat penting,” kata Hanif saat kunjungan kerjanya di kawasan industri Medan (KIM), Jum’at (3/2).
Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Hanif, yakni dengan meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja bagi masyarakat secara nasional. Di seluruh daerah, Hanif menyarankan, agar didirikan balai pelatihan kerja atau semacamnya yang bermutu baik dan bisa diakses oleh siapapun yang ingin meningkatkan kompetensi. Karenanya, Kemenaker menggenjot skema pelatihan kerja. Skema ini harus menjadi prioritas negara, swasta, masyarakat sipil, dan termasuk serikat pekerja/serikat buruh.
“Pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat harus investasi lebih banyak untuk pelatihan kerja agar kompetensi tenaga kerja meningkat dan bisa terserap di pasar kerja. Sehingga peran pemerintah dan swasta saling melengkapi,” sebut Hanif.
Balai latihan kerja itu, harus melewati uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi dulu. Hal ini berguna untuk para calon pekerja yang tidak mengenyam bangku sekolah sekalipun, tapi mempunyai kemampuan tertentu karena faktor pengalaman, harus bisa diproses untuk mendapatkan sertifikasi profesi. “Tentu setelah standar kompetensinya disesuaikan,” lanjut dia.
Selama ini, menurut Hanif, investasi sumber daya manusia dianggap hanya melalui pendidikan formal. Padahal, pelatihan kerja bisa jadi terobosan bagi percepatan investasi SDM.
Pendidikan formal, lanjut politikus PKB itu, memang penting dan wajib. Tapi, hal tersebut lebih ke arah jangka panjang. Pelatihan kerja juga penting dan bisa untuk jangka pendek, menengah dan juga panjang.
“Jadi, akses dan mutu pendidikan formal harus digenjot. Demikian juga, akses dan mutu pelatihan kerja juga harus digenjot, secepat kita menggenjot pendidikan formal,” tuturnya.
Hanif percaya, terobosan tersebut konkritnya mendorong orang-orang dengan usia produktif untuk masuk skema pelatihan kerja, lalu berporses untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
“Dengan begitu mereka bisa terserap ke pasar kerja atau berwirausaha. Itu orientasi dari skema pelatihan kerja yang harus digenjot,” sebutnya.
Pada kesempatan itu Hanif juga mengajak perusahaan-perusahaan terutama yang ada di Sumatera Utara untuk ikut terlibat dalam program pemagangan Nasional yang merupakan salah satu terobosan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Satu perusahaan memagangkan 100 orang pertahun,” katanya.
Magang yang diprogramkan lanjut dia magang berbasis jabatan. Magang sesuai dengan pekerjaan dengan kata lain semuanya berorientasi pada jabatan dan insentifnya jelas.
“Dengan komitmen kita diharapkan Indonesia bukan hanya negara penonton, namun kita pastikan Indonesia menjadi Pemain dan dipastikan Indonesia menjadi Pemenang,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap, agar tenaga kerja di Sumut memiliki kompetensi yang baik. Untuk Sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja di Industri dengan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja perlu adanya lembaga-lembaga pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta untuk melatih, mensertifikasi dan menempatkannya.
“Untuk itu industri diharapkan ikut berpartisipasi dan meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, baik dalam hal pendanaan, penyusunan materi pembelajaran dan yang tidak kalah penting memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan,” kata Gubsu.
Erry juga menyampaikan, kondisi ketenagakerjaan di Sumut sesuai dengan Survei angkatan kerja Nasional dan BPS pada Agustus 2016 lalu. Jumlah penduduk Sumut hampir 14 juta jiwa. Dengan peduduk usia kerja 9.842.000 orang, angkatan kerja 6.363.000 orang, penduduk yang bekerja 5.991.374 orang, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 372.000 orang atu setingkat dengan 5,84 persen.
Pada acara tersebut Menaker dan Gubsu menyaksikan penandatanganan komitmen bersama antara BBPLK Medan, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Medan dengan PT KIM (Persero) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdasarkan kebutuhan industri.
Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Dirjen Binalattas Kemnaker RI Drs Bambang Satrio Lelono MA, Direktur Operasi dan pengembangan PT KIM Medan (Persero) Prof Dr Ilmi Abdullah MSc dan para pimpinan PT KIM Medan, Kadis Tenaga Kerja Provsu Drs Bukit Tambunan, Kepala BBPLK Medan Fahrurozi, Kepala Balai K3 Medan dan para pelaku Industri di Sumatera Utara.[jo]
