5 Nama Calon Kuat Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Periode 2019- 2024
Nama-nama Calon Ketum Partai Golkar Periode 2019- 2024

MUDANEWS.COM

“Kehormatan bukanlah milik eksklusif Partai Politik manapun”
Herbert Hoover (1987- 1964)
Presiden Amerika Serikat ke- 31

Partai Golkar dalam Tiga Orde

Perjalanan Partai Golkar tak dapat dipungkiri sampai saat ini telah memasuki tiga zaman pemerintahan Republik Indonesia, yang pertama zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Sejak fase awal kelahiran Golkar yang kita tahu bersama bahwa kekuatannya bertumpu pada semanagat Kekaryaan “golongan kekaryaan”. Semangat ini masih kental terasa pertentangan kekuatan ideologi antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis ketika itu. Soekarno kesulitan mengakomodir kelompok-kelompok itu ke dalam satu wadah bersama untuk mendukung cita-cita politik Bung Karno. Agar dapat terealisasi keinginan Bung Karno itu ia menjalankan kekuatan politik lain sebagai tandingan untuk menyaingi kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Maka dengan inisiatif Bung Karno, ia Menggagas sebuah politik dari unsur profesi dan golongan. Sehingga terkumpulah sekitar 200 lebih organisasi kekaryaan yang tergabung dalam satu wadah yang tidak sempat dibentuk menjadi wadah bersama keuatan politik. Di tahun 1964 diakhir masa-masa pemerintahan Soekarno lahirlah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Kemudian di zaman Orde Baru, Golkar memiliki peran yang sangat strategis dalam menyokong pemerintahan Soeharto, yang menarik dari fase ini adalah hampir 32 tahun Golkar menjadi The Rulling Party, Golkar di jadikan alat untuk merebut kekuasaan dan menjalankan roda kekuasaan, mekanisme partai dijalankan dari pemilihan Ketua Umum, pergantian antar waktu di parlemen, dan menempatkan orang-orang yang dianggap representatif kepada pro pemerintah dan presiden Soeharto diberi posisi strategis dipemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kekuasaan Soeharto mengendalikan Golkar tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita organisasi karya-kekaryaan di dalam iklim Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan bermantabat. nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong-royong, demokrasi, dan pluralisme sepertinya jauh dari kenyaataan dalam kehidupan berorganisasi sebagaimana mestinya. Golkar seolah-oleh terjebak ke dalam politik kepentingan segelintir orang yang mengabaikan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok dan golongan, diera ini terlihat sekali terjadi pengaburan dan pembiasan atas prinsip-prinsip demokrasi dimana semestinya politik negara modern dijalankan dengan sebuah pengambilan keputusan menjadi sebuah produk hukum atau produk kekuasaan berdasarkan pada musyawarah dan mufakat, diklisekan seolah-olah itu demokratis, seolah-olah itu mencerminkan keadilan. Ternyata tidak!. Oleh karena itu fase Orde Baru ini , tidaklah sesuai yang diinginkan oleh rakyat, namun hanya sesuai dengan keinginan penguasa saja. Sehingga Golkar menjadi catatan buruk bagi pengembangan demokrasi dimana praktek penyelenggaraan pemerintahan dinilai koruptif, manipulatif dan nepotis di masa transisi demokrasi menuju era Reformasi.

Lebih jauh lagi sejak kelahiran Orde Reformasi, organisasi Golkar mulai menata diri, melakukan kritik dan otokritik atas sistem dan mekanisme organisasi, organisasi dijalankan dan dilegitimasi oleh penguasa Orde Baru, Golkar tidak lagi menganut kekuaasaan tunggal (single power majority) yang selalu memenangkan pemilu sebelum diselenggarakan pencoblosan surat suara. Namun di era reformasi pemilihan Ketua Umum dibatasi hanya satu periode, dan yang lebih progresif lagi dengan menghapus struktur Dewan Pembina diganti dengan Dewan Penasihat, sistem pengambilan keputusan tidak lagi top-down akan tetapi dikembalikan pada wilayah tingkat DPD I dan DPD II masing-masing Bottom up, dan sistem pendanaan partai yang lebih mandiri dan bemartabat, tidak bergantung pada kekuatan BUMN/BUMD dan dana siluman yang dikumpulkan lewat yayasan, dll.

Politik sebagai jalan Kehormatan Partai

Di era Reformasi ini nama Golkar berubah menjadi ‘Partai Golkar’ dan era ini melahirkan sebuah istilah yang digaungkan oleh Politikus Senior Partai Golkar Akbar Tanjung, sebuah era paradigma Baru partai Golkar. Pada era inilah dilakukan sebuah penataan kembali nilai-nilai dasar perjuangan partai dan komitmen partai Golkar terhadap NKRI. Namun yang sangat krusial dari sebuah paradigma bermartabat (dignity paradigms), adalah pandangan Politik yang mengedepankan Kehormatan untuk semua kalangan. Yaitu mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang sampai saat ini masih dikontestasikan secara demokratis.

Sehabat apapun orang-orang di dalam partai Golkar, secanggih apapun sistem yang dijalankan, seberapa banyak uang yang mereka miliki, dan sehebat apapun perolehan suara partai Golkar bila tidak kembali menjalankan asas perjuangan partai dan menjalankan salah satu prinsip partai modern yaitu Demokratis, maka semua itu tidaklah berarti apa-apa untuk bangsa dan negara. Artinya partai Golkar tidak menjalankan prinsip demokrasi disamping tentunya prinsip pluralisme , prinsip keterbukaan, prinsip sikap moderat dan toleran.

Partai Golkar sekarang ini dengan dinamika politik yang berkembang sampai saat ini merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah perubahan tatanan partai yang digagas dan didesain pada masa reformasi, sesuai dengan semangat perubahan menghadapi tantangan zamannya, yang artinya juga menjadi semangat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab itu, Partai Golkar didalam era Reformasi ini tetntunya punya dignity (kehormatan) dan sistem yang demokratis yang bisa dimiliki dan diterima oleh tidak hanya insan kader Partai Golkar namun juga oleh seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia pun ikut merasakan nilai-nilai perjuangan dan komitmen Partai Golkar kepada bangsa dan negara ini.

Dari tatanan paradigma kedigdayaan partai tentunya partai Golkar mengambil harus mengambil momentum yang sangat terhormat sekali di dalam kontestasi merebut dan menjabat ketua umum Partai Golkar di Munas yang akan datang masa bakti 2019-2024, setidaknya pendahulu partai di era reformasi telah menginisiasi bagaimana sistem Konvensi partai Golkar dapat memanyungi semua kontestasi Caketum partai Golkar sebagai sebuah keharusan berdemokrasi. Namun apabila sistem konvensi itu dinilai kurang, setidaknya ke depan akan menjadi catatan dan legacy bagi estafet kepemimpinan partai selanjutnya, kami memandang tidak elok apabila kontestasi dan ruang demokrasi tidak memberikan kesemmpatan bagi kader partai untuk maju dan bersaing di Munas partai Golkar 2019 mendatang. Hal ini perlu menjadi catatan bersama bagi para pengurus partai saat ini. Sebab politik bermartabat tadi yang menjadi tumpuan bagi semua insan partai Golkar untuk dipilih dan memilih maju menjadi kandidat Caketum di Munas Mendatang.

Setidaknya ada beberapa nama yang dapat dijadikan caketum, tentunya dengan segala pertimbangan, latar belakang pendidikan, pengalaman jabatan serta jenjang kesenioritasan, pengabdian, dan kecintaan kepada partai. Peluang itu terbuka bagi siapa saja setiap pengurus partai yang punya kemampuan untuk memimpin partai ke depan, punya semangat yang tinggi untuk membawa Partai kepada Kejayaannya. akomodatif, merangkul semua pihak baik di intenal partai dan kepada mitranya, cepat dalam mengambil keputusan-keputusan strategis partai ke depan. Tentunya Caketum yang disegani baik oleh lawan maupun Kawan. Kami dari Gondangdia Institute melakukan kajian strategis nama-nama yang layak untuk dipertimbangkan dan mengerucut menjadi 5 nama Caketum partai Golkar ;

1. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A, M.M.T

(lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 1962; umur 56 tahun) adalah seorang politisi Golkar berkebangsaan Indonesia. Pada 27 Juli 2016 ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Joko Widodo.]Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011-2014. Airlangga juga adalah Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup dan ristek dari Fraksi Partai Golkar dan tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar periode 2004-2009 di kepengurusan periode 2009-2015 tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi dan BUMN.
Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012. Airlangga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta s.d. tahun 2012 dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003. Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris dari PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Pendidikan
Airlangga Hartarto adalah lulusan SMA Kolese Kanisius Jakarta pada tahun 1981, dan Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Airlangga Hartarto mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia, tahun 1997. Semasa studi, Airlangga sudah aktif menjadi Wakil Ketua OSIS SMA Kanisius dan kemudian tepilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Ia juga pernah menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Riwayat Pendidikan
• SMA Kanisius, Jakarta, 1981
• Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, UGM, Yogyakarta 1987
• AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 1993
• Master of Business Administration (MBA), Monash University, Australia 1996
• Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia 1997
Organisasi
• Ketua, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode (2006–2009)
• Ketua Dewan Insinyur PII (2009–2012)
• Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada (UGM) dua periode sd tahun 2012
• Anggota DPR-RI, (2004–2009) & (2009–2014)
• Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) (2005–2008), (2008–2011) & (2011–2014)
• Menteri Perindustrian Indonesia (2016–)
• Ketua Umum Partai Golkar (2017–)

Karier

• Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Bekasi (1987)
• Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas ( 1994 )
• Presiden Direktur PT Bisma Narendra ( 1994 )
• Komisaris PT Sorini Corporation Tbk Pandaan, Malang ( 2004 )

Penghargaan

• ASEAN Engineering Honorary fellow, conferred by Asean Federation of Engineering Organization at Myanmar 2004
• Australian Alumni Award for Entrepreneurship 2009
• Satya Lencana Wira Karya 2014

2. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

(lahir di Jakarta, Indonesia, 3 Januari 1969; umur 50 tahun) adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Sejak 24 Agustus, Agus menjabat sebagai Menteri Sosial, menggantikan Idrus Marham.
Karier
Agus memulai kariernya sebagai pengurus GEMA, salah satu organisasi kepemudaan di bawah Golkar, pada periode tahun 2004—2009, Agus menjadi salah satu ketua DPP Golkar. Pada tahun 1997—1999, Agus pernah menjadi anggota MPR mewakili Gapensi. Dalam pemilu tahun 2009, ia terpilih menjadi anggota DPR mewakili wilayah pemilihan Jabar
Riwayat Pendidikan
• 1975–1981: SD Pangudi Luhur
• 1981–1984: SLTP Pangudi Luhur
• 1986–1987: SLTA WILLISTON NORTHAMPTON SCHOOL, USA
• 1991–1994: S1, PACIFIC WESTERN UNIVERSITY, USA
• 2007–2009: S2, Universitas
• Pasundan, Bandung
• 2010–2012: S3, Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung

3. H. Bambang Soesatyo, SE, M.B.A.

(lahir di Jakarta, 10 September 1962; umur 56 tahun) adalah seorang pengusaha Indonesia dan kini menjadi Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto yang terkena kasus korupsi E-KTP dengan sisa jabatan 1 tahun 9 bulan, Sebelumnya dia adalah anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar.[1] Dia didapuk sebagai Ketua Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin pada tahun 2016 begitu Perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin, dan Setya Novanto menjadi ketua fraksi yang baru, Setya mengumumkan pergantian Ketua Komisi III dari F-PG dari Aziz Syamsuddin kepada Bambang, sedangkan Azis menjadi seketaris fraksi.[2] Bambang Soesatyo mewakili Jawa Tengah VII wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Bambang Soesatyo adalah salah satu dari 9 orang anggota DPR RI yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang Soesatyo dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century. Namun Bambang Soesatyo juga dikritik publik karena gemar menggunakan mobil mewah.

Pendidikan

• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
• Program MBA, IM Newport Indonesia
• Lemhanas KSA XIII
Karier
• Wartawan Harian Umum PRIORITAS (1985)
• Sekretaris Redaktur Majalah VISTA (1987)
• Pemimpin Redaksi Majalah INFO BISNIS (1991)
• Komisaris PT. Suara Irama Indah (1999)
• Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya (2004)
• Direktur PT. Suara Rakyat Membangun (Suara Karya) (2004)
• Direktur Independen PT SIMA, Tbk (2006)
• Direktur Kodeco Timber (2007)
• Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar (2009-sekarang)
• Ketua DPR-RI (2018-sekarang)
Penghargaan
• Adhi Karya Award (1995)
• Top Eksekutif Indonesia (1996)
• PWI News Maker Award (2010)

Kontroversi

Bambang telah menjadi salah satu saksi kunci yang ditanyai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan tingkat tinggi dari pengadaan proyek e-KTP yang dikorupsi senilai Rp 5,9 triliun (US $ 436 juta), sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Dia adalah salah satu dari lima mantan anggota parlemen saat ini dan sebagai saksi dalam kaitannya dengan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu pengusaha Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi – yang juga merupakan keponakan mantan juru bicara DPR dan narapidana korupsi Setya Novanto.
Pada tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah menunjuk dua politisi Partai Golkar yakni Aziz Syamsudin dan Bambang Soesatyo serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan roda empat di Korps Lalu Lintas Mabes Polri tahun fiskal 2011. Indonesia dilaporkan telah kehilangan sekitar Rp. 100 miliar (US $ 10 juta) dalam kasus korupsi Rp. 198,7 miliar ini. Bambang membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya.

4. Mahyudin, ST, MM

(lahir di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, 8 Juni 1970; umur 49 tahun) adalah wakil ketua MPR periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjabat Bupati Kutai Timur ke-2 pada periode tahun 2003 hingga 2006. Tahun 2009-2014 ia menjabat sebagai anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2009–2014 dari Partai Golkar.
Mahyudin memiliki darah Bugis dari ayahnya, H.Mansur Mante dan darah Banjar dari ibunya, Hj.Mardiah. Ia disebut-sebut sebagai pandawa lima dalam internal DPP Partai Golkar. Sebagai kader yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat, Mahyudin sejauh ini ingin fokus bekerja di parlemen. Ia belum berminat melirik kursi gubernur atau wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilgub Kaltim 2013. Mahyudin menyebutkan, pada prinsipnya dirinya hingga kini belum pernah mengajukan diri sebagai cagub atau cawagub dari Partai Golkar walaupun sejumlah tokoh dan kader di DPD Partai Golkar Kaltim sempat memintanya maju dalam bursa calon cagub atau cawagub. Mahyudin menegaskan, persoalannya sekarang bukanlah tertarik atau tidak duduk di kursi gubernur, melainkan Partai Golkar ingin juga kadernya menjadi orang nomor satu di Kaltim, dan tentu dalam penentuan ini tak bisa memilih sembarangan kandidat. Sebagai wakil rakyat dia menilai kesejahteraan rakyat adalah niat mulia fraksi kami sehingga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur pro rakyat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan dan sekolah, jauh lebih baik daripada program bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak mendidik rakyat. Legislator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyatakan, pemerintah harus meningkatkan ketersediaan infrastruktur masyarakat. Saat ini, tutur dia, ketersediaan infrastruktur di daerah masih sangat minim. Karena itu, untuk pemerataan pembangunan perlu dialokasikan anggaran infrastruktur yang pro rakyat. Menurut dia, dengan percepatan belanja negara untuk infrastruktur maka dapat meningkatkan penyerapan APBN. Hal ini melihat dari rendahnya penyerapan belanja pada tahun anggaran lalu.

Pendidikan

• SDN 002 Sangatta Kalimantan Timur (1983)
• SLTP Singa Geweh Sangatta Kalimantan Timur (1986)
• SMAN 2 Tanjung Kalimantan Selatan (1989)
• S1 Universitas Lambung Mangkurat (1996)
• S2 Universitas Jenderal Soedirman (2001)

Karier

• Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (2000–2001)
• Wakil Bupati Kutai Timur (2001–2003)
• Bupati Kutai Timur (2003–2005)
• Anggota DPR RI 2009–2014 (Komisi VII 2009–2010, Badan Anggaran 2009–2011, Komisi I 2010–2011, Komisi III 2011–2014)
• Wakil Ketua MPR-RI (2014–2019)

Organisasi

• Wakil Sekretaris Golkar Kecamatan Sangata Kutai Timur Kalimantan Timur (1997–2000)
• Sekretaris Golkar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (2000–2001)
• Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (2001–2008)
• Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (2008–2009)
• Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar (2009–sekarang)
• Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2014–sekarang)
• Ketua Umum DPN HKTI (2015–2020)

5. Prof. H. Yuddy Chrisnandi, SH, ME.

(lahir di Bandung, 29 Mei 1968; umur 51 tahun ) adalah Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Kerja sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Sebagai politikus, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2004–2009 dari Partai Golongan Karya dan periode 2009–2014.

B. PENDIDIKAN UMUM

1. Sekolah Dasar : SD NegeriPamitran III Cirebon 1974–1980
2. Sekolah Lanjutan Pertama : SMP Negeri I, Cirebon, 1980–1983
3. Sekolah Lanjutan Atas : SMA Negeri I, Cirebon, 1983–1986
4. Perguruan Tinggi S-1 : Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen
Universitas Padjadjaran, 1986–1991
Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata/Bisnis
Universitas Nasional, 2013-2018.
5. Pascasarjana S-2 : Program Studi Ilmu Ekonomi Manajemen Keuangan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia 1994–1997
6. Pascasarjana S-3 : Program StudiIlmu Politik, FakultasIlmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2001– 2004
7. Research Fellow Ph.D. : IDSS Nanyang Technological University
Singapore 2002–2003
8. Sebagi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) dikukuhkan 23 Mei 2015.

PENDIDIKAN KHUSUS

1. Kursus Kepemimpinan Advance Training Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam, 1990
2. Kursus/Penataran P4 Tingkat Pusat, PTBank BumiDaya, Februari 1992
3. Kursus singkat Kepemimpinan Pemuda, sebagai utusan Partai Golkar dalam “Forum Democratic Leaders – Asia Pacific”, Seoul, Korea Selatan, Agustus 2000
4. Kursus singkat mengenai pertahanan “Good Governance and The Position and Role of the Armed Forces in a Democracy”, Clingendale Institute, Netherlands, diselenggarakan oleh LESPERSSI, sebagai wakil Komisi I DPR RI, Juni–Juli 2005
5. Kursus Diplomat/ Pendidikan Calon Duta Besar RI, Kementrian Luar Negeri RI, Januari-Maret 2017

PENGALAMAN TUGAS

1. Pegawai PT Bank Bukopin, Staf Perencanaan SDM Kantor Pusat, 1991–1992
2. Pegawai PT Giz Cipta Pratama Jakarta, Staf Pemasaran, 1992–1994
3. Pegawai PT Bank Bumi Daya, Staf Akuntansi Keuangan Kantor Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 1992–1994
4. Dosen tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional 1995–securing
5. Staf Peneliti Bidang SDM, Lembaga Manajemen FE Universitas Indonesia 1996–1997
6. Dosen FE Jurusan Manajemen, UniversitasTrisakti, 1997–2001
7. Anggota MPRRI No.CA-743 Fraksi PartaiGolkar, 1998–1999
8. Penasihat Kepala BPPN Bidang Asset Security Manajemen, 1998–1999
9. Direktur Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama, 1998–2000
10. Direktur Utama PT Khatulistiwa Utama Abadi, 1998–2000
11. Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politikdan Kepemudaan, 1999–2001
12. Komisaris Utama PT Prakarsa Ciptabhakti Utama, 2000–2001
13. Staf Khusus Wakil Presiden RI BidangPolitik/Keamanan, 2001–2002
14. Anggota DPR RI Komisi I, Periode 2004–2009
15. Dosen PPS StudiIlmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, 2005–2009
16. Dosen Kehormatan/Dewan Penyantun STIE Satya Darma Singaraja, Bali, 2008–2010
17. Dosen Kehormatan/Dewan Pendiri Program S-2 STIE Latifah AlMubarokah, SuryalayaTasik Malaya, 2010 – Sekarang
18. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, 2010 -Sekarang
19. Komisaris Utama PT Solo Bara Mining Coal 2012-2014
20. Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya, 2012-2014
21. Vice Chairman PT TEAMINDO Sejahtera Mining Coal, 2013-2014
22. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia pada Kabinet Kerja, Periode 2014-2016
23. Tim Ahli Wakil Presiden RI bidang Luar Negeri pada Kabinet Kerja Periode 2016—2017
24. Duta Besar LBBP Indonesia untuk Negara Ukraina-Georgia-Armenia, 2017-2021

PENUGASAN

1. Kunjungan ke Universitas Kebangsaan Malaysia, Agustus 1996
2. Kunjungan persahabatan ke Gubernur Mindanao, Philipina, Mr. Nur Misouri,
1996
3. Pembicara pada Sarasehan Mahasiswa Indonesia di Manila, Philipina, Agustus,
1996
4. Kunjungan ke Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Eropa: Belanda, Belgia,
Perancis, Juli 1997
5. Kunjungan kepada Presiden Korea Selatan, YM Kim Dae Jung di Blue Palace,
Seoul, Agustus 2000
6. Peserta Forum Democratic Leaders, Asia Pasific, Seoul, Korea Selatan, Agustus
2000
7. Kunjungan Persahabatan ke China: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Zhen-zhen,
Oktober–November 2002
8. Comparative Study bidang Sejarah Militer di National Defense Uiversity of China, Beijing, Oktober 2002
9. Research Study bidang Politik Militer di Institute of Defense and Strategic Studies, Nanyang Technological University of Singapura 2002–2003
10. Delegasi Parlemen Indonesia untuk Solidaritas Demokrasi Myanmar (Workshop of Asean Parliamentarians on the Myanmar Issue), JW Marriot Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 26–28 November 2004
11. Delegasi Parlemen Indonesia untuk Konvensi Internasional Pasca tsunami di Jakarta, Januari 2005
12. Kunjungan kehormatan bersama Ketua DPR kepada Ketua Parlemen Singapura, PerdanaMenteri Singapura, danPresidenSingapura, 22–23 Maret 2005
13. Tim Monitoring Komisi I DPR RI untuk Pembebasan 3 WNI awak kapal Tunda“Bonggaya 91” yang disanderaolehsekelompok orang bersenjata di perairan Mindanao, Filipina Selatan, Mei 2005
14. Kursus singkat mengenai pertahanan, Good Governance and the Position and Role of the Armed Forces in a Democracy, di Clingendael Institute, Netherlands, yang diselenggarakan oleh LESPERSSI, sebagai wakil dari Komisi I DPR RI, Juni–Juli 2005
15. Menjadi Pembicara dengan Thema, “The Parliamentary Dimension of Arms Procurement” pada Workshop, “Parliementary Accountability and Security Sector Governance in SEA”, 7–10 Februari 2006, Siem Reap/Cambodia.
16. Delegasi Komisi I DPR RI kepada Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri Australia, Menteri Imigrasi Australia, Komisi Gabungan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Australia, membahas hubungan bilateral pascapemberian visa tinggal sementara oleh Pemerintah Australia kepada WNI asal Papua pencari suaka, Canberra, Melbourne, 12–16 Juni 2006
17. Anggota Delegasi Ketua DPR RI ke Washington DC, 13–15 September 2006
1) Pertemuan dengan kedua Co-Chairs Congressional Indonesia Caucus, Rep Robert Wexler (D-Florida) dan Rep Burton (R-Indiana)
2) Pertemuan dengan kedua Co-Chairs House Democracy Assistance Commission, Rep David Dreier (R California) dan Rep David Price (D-North Carolina)
3) Pertemuan dengan Undersecretary for Political Affairs, Nicholas Burns,State Debt
4) Pertemuan dengan Senator Christopher Kit Bond (R-Missouri)
5) Pertemuan dengan John Hannah, Asst. to the Vice President for National Security Affairs
6) Pertemuan dengan Participant USINDO di USINDO Office,Washington DC
18. Delegasi BKSAP DPRRI ke Helsinki, Finlandia, 27 November s.d.1 Desember 2006
1) Pertemuan dengan Mr. Seppo Tiitinen, Sekjen Parlemen Finlandia
2) Pertemuan dengan Mr.Paavo Lipponen, Ketua Parlemen Finlandia
3) Pertemuan dengan Deputy Speakers Finland
4) Pertemuan dengan Chancellery Commission Finlandia
5) Pertemuan dengan Parliamentary State Auditors
19. Delegasi Komisi I DPR RI sebagai studi KMIP, Pertemuan dengan Parlemen Inggris Komisi Pertahanan, 19–26 Mei 2007, London, Inggris.
20. Delegasi Komisi I DPR RI sebagai kunjungan kerja, 27 Oktober s.d. 3 November 2007, Syria.
21. Delegasi Komisi I DPR RI sebagai kunjungan kerja ke Parlemen Jordania, November 2007
22. Delegas iKomisi I DPR RI sebagai kunjungan kerja, 10–21 Desember 2007, Uzbekistan dan Polandia
23. Delegasi Komisi I DPRRI kunjungan kerja, tanggal 24–31 Agustus 2008,Hanoi, Vietnam
24. Two Day Workshop and Conference, The Future of Indonesia Beyond 2014: Emerging Leaders and Their Challenges, 3–4 November 2008, Singapore
25. Misi Perdamaian di Israel dan Palestina bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), 2011
26. Komisi Perdamaian Timur Tengah bersama JK di Jenewa, Juni 2011
27. KunjungankeIstambul,Turki, studi perkembangan Pembagunan Turki, Juni 2011
28. Pembicara Seminar Antar bangsa bertema “Strategic Pratnership” diUniversitas Sabah Malaysia bersama delegasi Universitas Nasional, Juli 2011
29. PesertaDelegasi Indonesia/Participant, pada Pertemuan Internasional:Singapore Dialog bertrurut-turut sepanjang tahun 2011–2013
30. PesertaDelegasi Indonesia/Partisipant pada Pertemuan Internasional Former Leader Forum di Phnompenh,Kamboja. Pertemuan dengan PM Kamboja Hunsen dan Former PM Thailand Thaksin Shinawarta, 2012
31. Peserta Delegasi Indonesia/Partisipant pada Pertemuan Internasional di KLCC Malaysia, Dialog of Moderates. Pertemuandengan PM Malaysia Najib Razak dan former PM Abdullah Badawi, 2012
32. Pembicara pada Seminar Hasil Penelitian “The Politics of Pride“ Indonesia Malaysia di Departement Political Study, Universitas Sabah Malaysia, Kota Kinabalu, 2013
33. Delegasi Indonesia/Participant, pada Singapore Summit-Hotel Shangrila Spore, 2013. Pertemuan dengan Aung San Su Kyi
34. KunjungankerjapadaAsean ROK CEO Summit, di Busan Korea Selatan, Desember 2014
35. Kunjungan kerja dalam menjalin kerja sama Penandatanganan MoU e-Gov dengan Pemerintah Korea Selatan di Korea Selatan, Desember 2014
36. Kunjungan kerja dalam menjalin kerja sama Penandatanganan MoU e-Gov dengan Singapore Cooperation Enterprise (SCE) di Singapura, Januari 2015
37. Kunjungan kerja Pertemuan Global Government di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2016
38. Kunjungan kerja pada 4th World Government Summit, Februari 2016
39. Pembicara pada Seminar dan Kuliah Umum di RSIS-National University of Singapore, Agustus 2016
40. Kunjungan kerja Wakil Presiden RI pada Gerakan KTT Non-Blok ke-17 di Venezuela, September 2016
41. Kunjungan kerja Wakil Presiden RI pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 di Amerika Serikat, September 2016
42. Pembicara sekaligus Memotivasi Siswa/Siswi di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Oktober 2016
43. Pembicara pada Ceramah Hubungan Indonesia-Malaysia, di Universitas Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia, Oktober 2016
44. Kunjungan/Undangan Mengunjungi PT Mandom Internasional, Osaka, Jepang, Oktober 2016
45. Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ekonomi Asia Pasific (APEC) di Lima, Peru, November 2016
46. Pembicara pada Forum Bisnis Meeting Indonesia-China, Beijing, Desember 2016

ORGANISASI

1. AnggotaPokja DPP Golkar, Dept, PemenanganPemilu/OKK, 1993–1998
2. Anggota BAPPILU Pusat DPP Golkar, Dept. Pemuda, Olahraga dan Seni,1996–1998
3. Ketua Yayasan Memajukan Indonesia, 1996–1998
4. Caleg DPR RI, Daerah pemilihan Jawa Barat, 1997
5. Ketua Umum Yayasan Insan Cita, 1997–1999
6. Anggota Tim Asistensi Bidang GBHN, PAH I FKP MPR RI, 1997–1998
7. Ketua BidangKhususGerakanPemudaReformasi Indonesia (GPRI),1998—2000
8. Ketua Umum Yayasan Bhakti Pemuda Cirebon (Badar), 1998
9. Pengurus DPP Partai Golkar, Dept. Pemuda, 1998–2001
10. Caleg DPR RI, Daerah pemilihan Jawa Barat, 1999
11. Ketua Umum Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999–2004
12. Anggota Forum Democratic Young Leaders–Asia Pasific (FDL- AP), 2000
13. Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 2000
14. Direktur Institute of Society and Democracy’s Development, 2001–2004
15. Pengurus DPP PartaiGolkar, Dept Hukumdan Perundangan, 2001–2004
16. Ketua Bidang Litbang Lemkari (Lembaga Karate-Do Indonesia), 2002–2005/ 2005–2010
17. Majelis Pakar, Pimpinan Majelis Nasional KAHMI, 2003–2007
18. Anggota DPR RI, Daerah pemilihan Jawa Barat VII, 2004-2009
19. Panitia Konvensi Nasional Capres Partai Golkar, 2004
20. Tim Sukses Capres Partai Golkar, Bidang Operasi, 2004
21. Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaandan Kaderisasi DPP PartaiGolkar, 2004–2009/Calon KetuaUmum PartaiGolkar 2009
22. Koordinator Koalisi Muda Parlemen Indonesia, 2005–2009
23. Ketua Ormas DPP MKGR, 2005–2010
24. Ketua PMN KAHMI, Bidang Luar Negeri, 2007–2010
25. Ketua Dewan Penasihat Gentra Sunda, 2011–2016
26. Ketua Harian PB LEMKARI/ Lembaga Karate-Do Indonesia, 2011–2016
27. Majelis Dewan Pakar ICMI, 2012–2017
28. Dewan Pendiri Yayasan Pusaka Nusantara, 2010
29. Tim Pemenangan Kampanye Nasional Capres Jokowi–JK, 2014
30. Wakil Ketua Umum Ormas/Paguyuban Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) 2014–2019
31. Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Karate-DO Indonesia, 2016-2020
32. Pendiri / Ketua Yayasan Nusantara Leadership Foundation, maret 2017-sekarang
33. Dewan Pembina Angkatan Muda Siliwangi (AMS) periode 2016-sekarang
34. Dewan Pembina Paguyuban Pasundan periode 2017-sekarang
35. Ketua Dewan Pembina Karukunan Tatar Sunda periode 2017- sekarang
36. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, 2018- sekarang

Silahkan ditimbang–timbang secara seksama kandidat Caketum Partai Golkar di Munas 2019 nanti guna meramaikan pesta demokrasi politik secara terhormat dan bermartabat.

Mohammad Radius Anwar
Peneliti di Gondangdia Institute