Memperingati Peristiwa 27 Juli 1996, Darah Kering PRD Di Era Reformasi
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

MUDANEWS.COM – Ibarat sebuah film yang sempat mendulang box office serta mengguncang perhatian publik bahkan dunia internasional, peristiwa 27 Juli 1996 selalu menarik untuk di diskusikan, karena melibatkan banyak pihak yang bersentuhan dengan peristiwa tersebut sesuai dengan peran masing masing, ada sebagai Produser, Sutradara, Costume Designer, Camera Crew, Kru Grip, Artis, Aktor, Resensator dan lainnya. Peristiwa Kudatuli juga banyak mendapat ulasan dari berbagai pengamat politik sekaligus melahirkan sejumlah buku dan penelitian dengan berbagai versi dan kepentingan. Ada versi pejabat militer, versi Tim peneliti maupun dari aktor aktor yang terlibat saat itu.

Peristiwa kudatuli bisa di katakan sebagai kerusuhan terbesar paska kejadian Malari 1974. Massa menyebar dimulai dari satu tempat hingga pemberontakan meluas di sepanjang jalan utama, sambil bergerak massa membakar berbagai simbol kekuasaan politik dan ekonomi Orde Baru (kantor Departemen Pertanian, bank, agen, mobil, dsb). Peristiwa ini berubah menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Dampak dari peristiwa 27 Juli menurut hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tercatat 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Akhir dari skenario peristiwa tersebut, pemerintah menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu aktivis PRD di seluruh Indonesia dan menjebloskan yang tertangkap ke penjara.

Berontaknya Anak Kandung Orde Baru

Fhilosofi rezim Soeharto mengacu pada konsepsi pertumbuhan ekonomi merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Paska peristiwa kontra Revolusi 65, Orde Baru mulai membangun sistem ekonomi yang mengabdi pada kapitalisme asing. Di mulai pada 1967, Orba mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia dan pada saat yang bersamaan Orde Baru juga bergabung dengan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund (IMF). Modal dari investor asing serta keuntungan dari booming minyak pada periode 1974-1982 di gunakan untuk pembiayaan Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada.

Program ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970. Akan tetapi dampak dari strategi pembangunan yang fokus pada penyediaan kredit likuiditas, mengakibatkan uang beredar meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%.

Lepas dari dari analisa elit yang terpengaruh pada teori konspirasi mengenai tentang latar belakang peristiwa Malari, sejatinya krisis ekonomi saat itulah yang menjadi dasar perlawanan kelas menengah terhadap rezim Soeharto. Walaupun sejatinya kelas menengah yang lahir tersebut merupakan produk dari Boom oil yang terjadi pada era 70 an, yang dalam perkembangannya mereka terisolasi dari akses ekonomi dan politik saat itu. Bangkitnya perlawanan kelas menengah awal ini, berbahaya bagi kelanjutan ekonomi Kaptalisme yang di dominasi oleh investor jepang, maka sebelum membesar harus di refresif dan di bunuh bayi perlawanan ini.

Paska peristiwa Malari, ekonomi Indonesia kembali terguncang ketika anjloknya harga minyak dunia yang terjadi pada 1980-an karena banjirnya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah dari US$ 35 per barel turun menjadi kurang dari US$ 10 pada 1986.
Krisis ekonomi tahun 1980-an merupakan awal negara bangkrut karena harga minyak turun di bawah US$ 10 per barrel. Dalam rangka penyelesaian krisis ekonomi, Soeharto mengambil jalan keluar Neo Liberal (liberalisasi) lewat strategi dan kebijakan ekonomi outward looking, yaitu menggalang ekspor dan daya saing nasional dengan memanfaatkan upah buruh yang murah untuk menarik investor asing.

Kebijakan ekonomi Neo liberal tersebut melahirkan dampak sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Lahir kaum buruh dan miskin perkotaaan yang cukup besar di seluruh kota di Indonesia. Di sisi lain urbanisasi melonjak dengan tajam karena desa terkena dampak kemiskinan akibat pembangunan, berupa pencaplokan tanah, monopoli harga dan produk hasil pertanian.

Di sisi lain pembangunan juga melahirkan kelas menengah baru yang sadar dan tersisih dari mata rantai dan akses ekonomi politik Orde Baru yang bersipat KKN. Situasi perkembangan ekonomi Indonesia yang cacat ini, justru semakin menguntungkan kelompok minoritas pemilik modal dari klan Soeharto serta pemilik modal asing. Hal ini menjadikan kehidupan bernegara semakin keji dan jauh dari cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Krisis sosial-ekonomi-politik inilah menjadi basis material munculnya perlawanan baru terhadap Soeharto. Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di daerah Situbondo Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat Desember 1996, yang kemudian diberbagai daerah di Indonesia.

Di sisi lain, kaum buruh yang termiskinkan mulai melakukan pemogokan di berbagai kawasan industri; kaum tani melakukan aksi-aksi menentang penggusuran; para mahasiswa berdemonstrasi menentang militerisme; para intelektual menentang penindasan atas kebebasan akedemik; para agamawan menolak intervensi militer; para suku anak dalam di Papua Barat dan Kalimantan menantang penghisapan oleh Jakarta; Di Timor-Timur, rakyat Maubere tidak pernah berhenti melawan penyerbuan militer dan penjajahan oleh rejim Orde Baru; rakyat Aceh dan Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri.

Metode-metode perlawanan rakyat juga terus meningkat melalui aksi-aksi masa besar-gabungan antar sektor masyarakat, menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer, konfrontasi dengan militer, hingga produksi selebaran-selebaran yang massif. Intinya: ketidak puasan rakyat terjadi dimana-mana. Perkembangan dunia internasional turut memberikan inspirasi bagi kekuatan demokratik di Indonesia dengan tumbangannya rejim-rejim otoriter di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Hal ini seakan mengajarkan gerakan demokrasi bahwa tidak ada kekuasaan otoriter yang langgeng dan abadi. Orde Baru seakan melahirkan musuhnya sendiri.

Peristiwa Kudatuli : Strategi Orba Memisahkan Ikan Dari Air

Penggulingan Megawati oleh Orde Baru berhasil di jadikan isu bersama oleh PRD dengan menghimpun koalisi besar kekuatan pro-demokrasi yang siap menantang rezim Soeharto dan mengambil alih kekuasaan. Soeharto tampaknya menyadari bahaya ini dan mulai mengisyaratkan bahwa sebuah tindakan harus diambil terhadap para aktivis PRD.

Peristiwa kekerasan yang di lakukan aparat Orde Baru dalam kerusuhan 27 Juli 1996, sejatinya bukan untuk mendongkel atau mengembosi kekuatan Megawati sebagai Ketua terpilih dalam konggres PDI di Surabaya 1993. Tetapi peristiwa tersebut merupakan skenario Orde Baru untuk memisahkan elemen politik yang punya kesadaran, program dan gerakan yang lebih maju (PRD) dari gerakan rakyat (Buruh, Tani, KMK dan PDI) yang saat itu masih punya kesadaran ekonomis.

Sebelum ada intervensi PRD terhadap dualisme kepengurusan PDI, kesadaran dan perlawanan elit PDI hanya sebatas perlawanan hukum dan bersipat semu. Selain itu gerakan rakyat masih bersipat sektoral dan isunya cenderung ekonomisme. PRD lah yang mendorong peningkatan kwalitas gerakan dalam satu Front politik ( KIPP-MARI) dan mendorong isu gerakan rakyat ( termasuk intervensi rezim terhadap PDI) tersebut berproses menjadi tuntutan pencabutan 5 paket UU politik dan penolakan terhadap Dwi Fungsi Abri.

Intervensi Rezim Orba terhadap PDI bukan lagi isu milik elit PDI semata , tetapi sudah menjadi isu publik. Gerakan mimbar bebas yang di kelola dan di isi oleh berbagai elemen, termasuk PRD serta di fasilitasi elit PDI, semakin membesar dan bersipat politis. Dinamika dan kesadaran politik rakyat yang semakin maju, jika tidak segera di hentikan akan menjadi bola salju yang membesar dan mengancam existensi rezim Orde Baru serta keberlanjutan ekonomi Neo Liberalisme.

Sebenarnya, Bagi rezim Orde Baru, sejauh aksi aksi massa tersebut masih dalam koridor hukum dan isunya bersipat ekonomis tentu akan di biarkan. Masalah kemiskinan akibat dampak pembangunan, menurut logika Orde Baru bisa di selesaikan lewat kebijakan populisme seperti subsidi, bantuan sosial dan paket lainnya.

Tetapi jika sudah mengarah pada isu yang bersipat politis dan menyerang pondasi rezim Orde Baru yaitu 5 Paket UU Politik – Dwi Fungsi Abri serta menentang kebijakan pembangunan paket Neo Liberalisme, maka hal ini berpotensi menjadi pemberontakan rakyat, dan gerakan tersebut harus di pukul mundur. Inilah subtansi dari skenario peristiwa 27 Juli 1996.

Maka skenario pengambil alihan kantor PDI merupakan strategi awal untuk memisahkan elemen termaju tersebut dalam hal ini PRD, agar jangan menyatu dengan elemen gerakan massa rakyat yang masih bersipat spontanitas, isunya ekonomis dan gerakannya bersifat sektoral .

Strategi ini seperti “memisahkan ikan dari air “. Maka tidak heran paska peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, justru PRD yang di jadikan tersangka, tanpa satupun elit PDIP yang tergores dalam peristiwa tersebut. padahal kerusuhan tersebut berawal dari kisruh dan mimbar bebas yang di restui oleh Mega dan jajarannya.

Sesuai skenario, dua hari berselang tanggal 29 Juli 1996, Menko Polkam Soesilo Soedarman langsung mengumumkan bahwa PRD adalah dalang Kerusuhan tanpa ada penelitian, penyidikan apalagi penyelidikan. Pernyataan itu dimuat di semua media massa. Media sudah di-briefing sebelumnya. Beritanya seragam. Bahkan TVRI dan RRI memberitakannya berulang-ulang. semua elemen Gerakan direpresi. Gerakan pro-Demokrasi pun tiarap.

Reformasi Berdiri Di atas Darah Segar PRD

Tercatat pasca kerusuhan 27 Juli, PRD beserta sayap organisasinya dituding menunggangi peristiwa berdarah tersebut. Puluhan aktivis PRD di Jakarta dan berbagai daerah diadili. Di Pimpinan pusat tercatat ada Budiman Sujatmiko, Petrus Hariyanto, Garda Sembiring, , Budiman, Yakobus Eko Kurniawan, Suroso, Ken Budha Kusuma Ndaru, Viktor Dacosta, Puthut Arintoko, dan Ignatius Pranowo.

Selain itu di berbagai daerah juga terjadi penangkapan dan penahanan oleh Bakortanasda selama beberapa minggu walaupun tidak sempat masuk dalam persidangan. Misalnya ada Winuranto Adi (Ketua SMID Malang), dia ditangkap tanggal 7 Agustus di Den Intel Kodam V Brawijaya, di Jalan Ahmad Yani Surabaya, kemudian Trio Marpaung (SMID), Rizal (SMID), Icha (SMID), dan Zainal (STN), David Kris (Jaker) serta Nia Damayanti dilepas dan diserahkan e Polwitabes Surabaya.

Di Medan juga terjadi penggerebekan rumah para aktivis PRD oleh Tim puluhan Bakortanasda Sumatera Utara, mereka di tahan selama 27 hari di rumah tahanan militer gaperta, yaitu Azrul Anwar ketua PRD Sumut, Muhammad Ikhyar ketua PPBI, Aswan jaya Ketua SMID Medan beserta sekretaris SMID Medan Kamaludin Pane. Ke empat aktivis PRD yang di tahan ini merupakan mahasiswa INAN Sumatera Utara, situasi yang sama juga terjadi di berbagai daerah.

Tak hanya itu, 124 korban 27 Juli justru dimeja hijaukan. Bukan hanya penderitaan fhisik semata, hak hak perdata mereka juga di cabut. Para Aktivis PRD bukan hanya di pisahkan dari organ perlawanan rakyat, tetapi rezim Orde Baru juga memisahkan mereka dari komunitas dimana mereka tinggal, bahkan keluarga.

Tidak sampai di situ saja, Orde Baru aktif mengkampanyekan dan membuat stigma jelek tentang PRD. Mereka di stigma sebagai PKI baru. Dampaknya sebahagian aktivis PRD ada yang di pecat dari kampus, di isolasi dari masyarakat hingga di pantau dan di kontrol aktifisnya sehari hari dalam bentuk wajib lapor ke lembaga lembaga militer (Kodam-Kodim-Bakortanasda).

Tragedi berdarah 27 Juli 1996, merupakan mata rantai yang sangat penting menuju proses gerakan perlawanan rakyat melawan rezim otoriter Orde Baru, yang puncaknya meletus melahirkan reformasi 1998. Program reformasi dari berbagai bidang yang di rasakan oleh rakyat dan di nikmati oleh elit yaitu Multi Partai, pemilihan presiden langsung, otonami daerah, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi serta lainnya merupakan sumbangan gerakan peristiwa 27 Juli 1996 dan reformasi 1998 yang notabene di pelopori dan di pimpin oleh PRD.

Beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, reformasi kembali mengambil tumbal darah Aktivis PRD. Puluhan pimpinan PRD di pusat dan di berbagai daerah di refresif, di culik hingga di bunuh. Di mulai dari Andi Arief, Nezar Patria , Faisol Reza, Aan Rusdiyanto, Mugiyanto , Rahaja Waluya Jati yang hilang dan di ambil paksa pada priode 13-28 Maret 1998.

Selain yang di culik dan kembali, Reformasi juga masih menyisakan PR berkaitan dengan masih hilang dan belum kembalinya beberapa aktivis PRD yang di culik hingga hari ini, mereka adalah Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Wiji Thukul. Yang lebih miris lagi kematian seorang kader PRD yang berprofesi sebagai pengamen jalanan dan sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa di Yogyakarta dan Solo, mayatnya di telantarkan di hutan jati sekitar jawa tengah, dia adalah Leonardus Nugroho alias Gilang.

Darah Kering PRD di Era Reformasi.

Peristiwa Kudatuli lah yang membuat PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999 serta membentuk sosok mega menjadi Icon pemimpin rakyat, walaupun hingga hari ini Mega masih memilih bungkam ketika di tagih untuk menyelesaikan kasus kekerasan peristiwa tersebut. Sejarah terkadang misterius dan anomali, di saat Mega berkuasa 2001-2004, malah terjadi penangkapan terhadap aktivis PRD yang dahulu merupakan sekutu dan loyalis politiknya, tercatat puluhan kader PRD dari berbagai daerah kembali merasakan jeruji besi.

Mereka adalah Ada Ignas Kleruk seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kias Tomo dari Jakarta, Billal Abubakar dan Ahmad Faugi Lampung, Frans Kurniawan Ketua PRD cabang Menado, kemudian ada nama nama Susyanti Kamil, An’am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, Hariansyah, Muhammad Akman, Susyanti dari Sulawesi Tenggara. Mereka semua di tangkap dan di penjara ketika berdemontrasi mengkiritisi kebijakan kenaikan BBM yang di terapkan oleh pemerintahan Mega-Hamzah.

Daftar nama kader PRD yang di tangkap karena mengkritisi kebijakn Mega semakin panjang, ada Yoyok dan Mahendra dari sleman Yogyakarta. Kemudian Sadam Husein yang merupakan Ketua PRD Pekalongan serta Purwadi yang diduga menyebarkan selebaran menentang pemerintah yang sah di Bondowoso. Sebelumnya, polisi juga memeriksa dua anggota DPRD Bondowoso, tiga mahasiswa, dan seorang Ketua PRD Jember.

Istana kembali semakin sakral dengan di tangkapnya aktifis sayap pemuda PRD ketika berdemontrasi di depan Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara Jakarta. Demo ini diorganisir oleh sayap pemuda dan ormas Tani PRD, Nanang dan Muzakkir. Tak sampai di situ saja , penangkapan juga terjadi di ujung pulau Sumatera, Kautsar dan Raihana Diany kader dari Front Demokratik rakyat Aceh ( FPDRA) yang merupakan sekutu politik terdekat PRD di Aceh menghabiskan waktu enam bulan di penghujung tahun 2001 dengan dakwaan “menyebarkan kebencian” terhadap pemerintah.

Belum kering darah PRD di bantai Orde Baru pada kudatuli 1996 serta reformasi 1998, tepat perayaan hari ulang Tahun PRD tanggal 22 Juli 2019, aparat kepolisian dan ormas FPI yang punya sejarah kontra reformasi kembali melakukan refresifitas dan percobaan kekerasan terhadap aktivis PRD di Surabaya dan Sulawesi Tenggara.

Elite politik yang saat ini menikmati duduk di kursi legislatif dan executif buah dari reformasi, seharusnya merasa “berhutang” terhadap darah dan air mata kader kader PRD. Karena itu, sepatutnya Mega dan PDIP sebagai pemenang pileg dan pilpres memiliki tanggung jawab lebih untuk mengawal agenda reformasi yang dulu menjadi perjuangan bersama, yaitu demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat , kebebasan berorganisasi serta konsisten mengembalikan fungsi pertahanan TNI tanpa terlibat dalam politik. Hal lain adalah Mega dan PDIP harus menjadi barisan terdepan serta mendobrak budaya feodalisme dalam birokrasi negara dan parpol. Terakhir, Jokowi sebagai kader PDIP yang terpilih sebagai Presiden di priode 2019-2024 harus selalu ingat akan pesan Bung Karno “ JAS”, jangan sekali kali melupakan Sejarah.

Oleh : Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

Penulis adalah Kord Forum Aktifis 98 Sumut dan Ketua Relawan Tim Pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dari Jaringan Amar Makruf Sumatera Utara.