Pemilu 2019
Kabid PTKP PB HMI, Heru Slana Muslim

MUDANEWS.COM, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam masih meragukan kinerja para alat negara dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2019.

Ketua Bidang PTKP PB HMI, Heru Slana Muslim menuturkan, ada kecenderungan keberpihakan terhadap Petahana yang dilakukan oleh Institusi-Institusi Pertahanan dan Keamanan yaitu POLRI, TNI, dan BIN sejak terhitungnya masa kampanye dimulai.

“Saya mencurigai adanya disintegritas POLRI, TNI, dan BIN dalam penyelenggaraan pemilu 17 April mendatang dikarenakan adanya ketimpangan perlakuan yang diberikan terhadap peserta pemilu 2019 yang lebih menguntungkan Pasangan Petahana,” ucap Heru sapaan akrabnya disampaikan dalam pertemuan di rumah makan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019) siang.

Sebab, diketahui memang semenjak KPU menetapkan 2 pasangan calon peserta Pilpres 2019 dan masa kampanye banyak polemik terjadi yang melibatkan ketiga institusi ini, diantaranya Kasus Neno Warisman yang menuai penghadangan kepolisian dan Kabinda Riau, adanya manuver para purnawirawan TNI yang memberikan dukungan terhadap Jokowi yang secara tidak langsung mengisyaratkan pemberian dukungan TNI kepada Jokowi, serta yang beberapa hari belakangan viral video polisi mengkampanyekan Jokowi pada saat pemberian bansos yang diluar dari pada fungsi keamanannya.

Terlebih lagi beredar telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berisi 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas.

“Telah terjadi disorientasi yang dilakukan Kepolisian selama ini dalam perannya menjaga keamanan pada penyelenggaraan pesta demokrasi 2019 mengingat tanpa adanya Surat Telegram tersebut Kepolisian memang harus bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-Undang,” bebernya.

Heru menambahkan, tentu saja kecondongan keberpihakan terhadap petahana menjadi preseden buruk untuk kemajuan demokrasi dinegara kita dan juga peradaban kita pastinya akan mengalami kemunduran ditengah persaingan dunia global.

Lanjutnya, PB HMI melalui bidangnya akan mengkonsolidasikan persoalan keberpihakan Institusi Negara ini keseluruh cabang-cabang HMI.

“Saya berencana dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini di internal HMI agar kami selaku agen sosial kontrol bisa mengambil langkah tepat untuk meredam,” tutupnya. Berita Jakarta, MN