Drama Politik Apate
Net/Ilustrasi

MUDANEWS.COM – Dalam Mitologi Yunani, masyarakat Yunani pada masa itu mempercayai banyaknya dewa-dewi yang sangat diagungkan, dihormati dan ditakuti. Salah satunya adalah dewi Apate. Dia adalah putri dari dewi Niks, dewi yang dijuluki sebagai dewi malam. Sedangkan dewi Apate adalah dewi penipuan, kebohongan dan tipu muslihat. Apate adalah adalah sosok dewi jahat yang sangat ditakuti. Dalam Mitologi Romawi, dewi Apate ini sama seperti dewi Fraus. Lebih lengkapnya dapat di baca dari sumber-sumber yang menceritakan tentang Mitologi Yunani dan Mitologi Romawi.

Sedangkan pengertian Drama secara dasarnya adalah pementasan kisah atau cerita yang di dalamnya terdapat konflik. Dalam pertunjukkan dibuat suatu naskah drama sebagai aturan main agar bisa dinikmati oleh penonton. Pastinya, setiap drama, jenis apapun itu mempunyai tujuannya (misi) masing-masing, jika tujuannya baik maka bergunalah bagi penontonya, tapi jika buruk maka akan merugikan penonton. Drama tidak semuanya di ambil dari kisah atau cerita terdahulu yang benar-benar terjadi. Drama bisa juga dibuat sesuai dengan keinginan oleh orang-orang tertentu. Mengambil dan tau membuat kisah-kisah yang sifatnya fiksi atau non-fiksi. Sama seperti mendongeng atau menulis satu cerita. Bedanya adalah, jika dongeng dan cerita dapat dinikamati lewat tulisan atau lisan, drama ini langsung dapat dirasakan lewat pertunjukan fisik para pemain drama, sering kita sebut dengan istilah teater. Demikian menurut yang saya pahami sedikit tentang drama.

Selanjutnya, saya bermohon maaf karena pembicaraan ini saya arahkan ke pembicaraan tentang politik yang sekarang dipertunjukkan kepada kita di Pemilihan Kepalada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, tepatnya nanti 27 Juni 2018. Mohon maaf saya mengambil istilah kata “Drama” dan dari nama dewi Apate. Dari dewi Apate ini saya mengambil makna dari kata kerjanya (Verb) atau kata sifatnya (Adjective), yaitu penipuan dan tipu muslihatdana tau kebohongan.

Pilkada 2018 ini menurut saya suatu drama politik apate dari Partai-Partai Politik yang ada di Indonesia saat ini, sebelum-sebelumnya juga memang demikian. Kita melihat mereka adu “perang” seolah-olah itu memang serius dalam pertarungan ideology atau perjuangan atas nama rakyat dan negara. Mungkin judulnya: Menuju Kekuasaan Untuk Kepentingan Rakyat dan Negara.

Penonton yang tentunya adalah kita sebagai rakyat, melihat seolah-olah mereka memang benar-benar bersaing, benar-benar untuk kepentingan rakyat dan negara dan juga mempertahankan kebenaran itu sendiri. Sehingga banyak dari rakyat kita yang tergiur untuk menikmatinya, bahkan tertarik terlibat di dalamnya, seolah-oleh sebagai pemainnya. Sehingga memunculkan banyak tokoh-tokoh politik dadakan. Rahasianya tetap dipegang oleh elit-elit Penguasa, Pemodal dan Partai Politik (Parpol) yang ada di Indonesia ini.

Saya akan memberikan contohnya pada drama politik Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dalam drama ini isu yang menjadi konflik harus di pelihara secara serius. Karena dengan konflik maka akan lebih gampang menarik simpati dari rakyat, karena system pemilihannya dimenangkan oleh suara terbanyak dari masyarakat.

Kita melihat pada waktu itu, koalisi Parpol yang mendukung Anis-Sandi “berperang” dengan koalisi Parpol yang mengusung Ahok-Djarot secara serius. Tetap isu-isu yang terjadi dijadikan ritme permain untuk menarik simpatik dari rakyat. Anis-Sandi, Ahok-Djarot dan beberapa Politisi dari Parpol tidak lain daripada pemain teater yang sudah atur oleh sekelompok orang dari Parpol, lebih tepatnya sebagai anak catur.

Kita menganggap bahwa persaingan Parpol itu benar-benar serius untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana kita ketahui pada waktu itu, isu-isu SARA sangat getol untuk dikampanyekan dan memburuk-burukkan lawan poltik, ditambah lagi kesalahan Ahok sendiri dalam pidatonya. Terang saja saya katakan, pada waktu it kita melihat seperti permusuhan keras antara beberapa Parpol, seperti PDIP dan Gerindra, padahal sebelumnya PDIP dan Partai Gerindra berkoalisi mendukung Jokowi-Ahok. Bahkan Megawati (PDIP) dan Prabowo (Gerindra) pernah berpasangan di Pilpres 2009.

Selanjutnya, saya ingin membawa Anda pada nuansa Pilgubsu 2018 saat ini. isu-isu dan konflik dramanya tidak jauh berbeda dengan seperti Pilgubsu DKI Jakarta yang terakhir. Kita melihat juga koalisi Parpol pendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan koalisi Parpol pendukung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoos) beradu “perang”, saling menjelekkan dan isu-isu agama terus dinaikkan. Dari beberapa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan bahwa pemimpin Sumut itu harus beragama Islam, padahal sebelumnya di waktu Pilkada Walikota Solo, PKS mengusung calon dari beragama Jokowi (Islam)-F.X. Hadi Rudyatmo (Katolik Roma). Dan waktu itu juga PKS dan PDIP berkoalisi.

Maksud saya di sini bukan membahas bagaimanakah seharusnya pemimpin itu menurut saya kehendaki, apakah harus sesuai dengan ajaran agama saya atau tidak. Bukan itu maksud dari pembahasan ini. akan tetapi, maksud saya adalah adanya suatu ketidak-konsistenan para parpol-parpol yang ada. Saya melihat mereka bergerak sesuai dengan kepentingan politik praktis mereka. Membuat isu-isu ini dan isu-isu itu, untuk menarik suara-suara rakyat. Sehingga rakyat yang tak tahu akan dibawa mau kemana, tergerus oleh isu-isu yang sudah ditulis dalam naskah drama politik apate mereka (Parpol).Permisalan maksud saya di sini adalah gambaran seperti kata-kata bijak mengatakan: Dalam politik, tidak ada musuh dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan semata.

Drama Politik Apate Pilkada 2018

Drama politik apate di Pilkada serentak tahun 2018 ini tidak jauh berbeda dengan drama politik apate pada Pilkada-Pilkada sebelumnya. Salah naskah drama formalnya dapat Anda lihat pada UU Pemilu, PKPU(Peraturan Komisi Pemilihan Umum)dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018. Di mana Calon Kepala Daerah di didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol. Sehingga keputusan siapa yang dicalonkan hendak menjadi Kepala Daerah tertentu yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2018 ada di tangan DPP Parpol. Pengurus Parpol di daerah hanya dapat merekomendasikan ke DPP Parpol. Selebihnya terserah kepada DPP Parpol menerima atau tidak, jika tidak diterima maka DPP Parpol dapat mencari penggantinya atau hasil lobi dari beberapa Parpol lain yang sesuai dengan kepentingan. Sehingga muncullah Calon Kepala Daerah yang kadang-kadang tidak bisa di duga oleh masyarakat, dan masyarakat belum tahu latar belakangnya dalam dunia politik.

Naskah drama yang lain, tidak dapat kita ketahui. Hanya mereka yang menjadi petinggi-petinggi Parpol dan elit-elit penguasa dan pemodal yang mengetahuinya. Ya…untuk kepentingan mereka dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Antar Parpol dan antar calon yang mereka usung jika saling memburuk-burukkan itu wajar-wajar saja bagi mereka. Itu hanya pertunjukan saja, jika kalah tidak ada ruginya, jika menang dapat untung juga, hanya untungnya sedikit berkurang dari kemenangan. Rakyat yang tertinggal, pedesaan dan daerah tertinggal tetap begitu-begitu saja. Dan rakyat kita pun masih memahami demokrasi itu hanya pada saat memilih kepala daerah saja. Jika kelak ingin menuntut, calon yang mereka pilih kemudian menang, hanya bisa berkata: Baik nanti kita akan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika itu kasus yang menyentuh pemodal-pemodal dan kepentingan kelompok-kelompok mereka, maka kasus akan diperlambat sehingga rakyat akan lupa dan rakyat hanya bisa pasrah karena sudah letih bersuara. Mau disalahkan, mereka ingat pada saat mereka memilih dan pada saat mereka mendewa-dewikannya. Ternyata dewa-dewi itu adalah dewi Apate, dewa Pseudologos (Dewa Kebohongan) dan sejenisnya.

Saya ingin sedikit kepada contoh kasus drama politik apate Pilkada 2018 saat ini. saya akan menginformasikan kepada Anda beberapa daerah, mungkin anda juga sudah mengetahuinya, di mana sebenarnya Parpol-Parpol yang saat ini kita lihat bersebrangan, bermusuhan dan bahkan saling menjelek-jelekkan di daerah kita, di tempat lain mereka (Parpol) saling tertawa sambal menikmati kopi, fasilitas yang mewah, dan makanan yang begizi. Sangat berbeda dengan Anda yang sekarang sedang “mati-matian” mendukung calon yang Anda anggap paling mulia, paling baik, dan bahkan sebagai Malaikat. Sehingga Anda saling mengejek satu sama lain, bahkan tokoh-tokoh di masyarakatpun ikut tertipu dengan drama politik apate yang sedang dipentaskan lewat pentas demokrasi Pemilu.

Seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, nuansa politik Pilgubsu 2018 di Sumut sangat memanas. Menurut kelompoknya masing-masing merekalah yang paling hebat, benar, paling peduli pada rakyat Sumut, paling peduli pada permasalahan-permasalahan di Sumut dan paling segalanya dalam kebaikan. Masyarakat awam hanya mengikuti saja ke mana tokoh-tokoh masyarakat di daerahnya berlabuh.

Parpol pengusung saling mengagung-agungkan yang diusungnya. Padahal di balik layar, atau pada saat-saat masyarakat sibuk menyuarakan dukungan masing-masing, mereka (elit politik) mengedipkan mata. Jika Anda lihat, bagaimana permusuhan keras antara PDIP dengan PKS di Sumut, lihatlah sejenak Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. PDIP dan PKS mengusung calon yang sama dalam Pilkada 2018. Coba lihatlahberkoalisinya PDIP dengan Partai Gerindra di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lihat Pilkada 2018 di Sulawesi Tenggara, PDIP, PKS dan Gerindra berkoalisi, walaupun calon yang mereka usung dalam informasinya tersangka korupsi. Dan masih ada di daerah-daerah lain, baik sebagai calon Kepala Daerah di Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Inilah yang saya maksud drama politik apate di Pilkada 2018. Yang kita lihat mereka bermusuhan, saling memburukkan dan bahkan terlihat “berperang” itu tidaklah lebih daripada konflik yang dijaga dalam mementaskan drama politik. Rakyatlah yang menjadi korban karena telah mengkonsumsi drama kebohongan, menikmati bahkan ada yang terlibat sebagai pemeran. Rakyat menganggap bahwa apa yang mereka dengar; “Perjuangan untuk kepentingan rakyat” itu adalah hal sangat serius. Tokoh-tokoh masyarakat kita pun, karena di dekati oleh mereka (elit parpol dan agent-agentnya) menjadi anak-anak caturnya. Ada yang berperan sebagai Pion, Peluncur, Kuda, Kastel, dan lain-lainnya.

Drama ini mereka lakukan menuju kepentingan politik praktis mereka, menuju puncak kekuasaan, melindungi kepentingan sekelompok pemodal dan tetap mempertahankan status quo mereka. Dengan dalih demokrasi, rakyat dipaksa (secara tidak langsung) bergembira. Inilah sedikit gambaran politik demokrasi Indonesia. Yang kita lihat hari ini adalah bagian kecil dari kemunafikan politik. Sedangkan yang mengetahui dan ingin merubahnya belum berani bergerak menyatukan kekuatan. Tapi kita yakin, drama politik apate (drama politik tipu muslihat) ini akan hancur.[]

Penulis: Ibnu Arsib (Mahasiswa UISU Medan)