MUDANews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) angkat bicara terkait rencana PT. Freeport Indonesia untuk mempertahankan Kontrak Karya dan mengkasuskannya ke Arbritase Nasional.
Dalam hal ini, GMNI mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi PT. Freeport Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia.
“GMNI mendukung penuh pemerintah atas sikap, kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia dan meminta agar pemerintah untuk tetap melaksanakan regulasi dan kebijakan sesuai dengan UU dan Peraturan yang telah dibuat,” kata Chrisman Damanik dalam siaran persnya, Jumat (24/2).
GMNI menegaskan, jika PT. Freeport Indonesia tidak juga tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan yang ditentukan pemerintah, Presiden RI harus menghentikan hubungan kerjasama.
“Apabila PT Freeport Indonesia tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini, maka meminta Presiden RI untuk menghentikan hubungan kerjasama apapun dengan PT Freeport Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Chrisman mengatakan, GMNI juga meminta pemerintah untuk mengambil alih seluruh aset bangsa yang dikuasi asing dan merugikan rakyat Indonesia.
“GMNI Meminta pemerintah untuk mengambil alih Seluruh Aset-aset yang dikuasai asing yang merugikan rakyat Indonesia,” ujarnya
Dalam akhir siaran persnya, Chrisman mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal seluruh penyalahgunaan aset bangsa.
“GMNI juga mengajak seluruh elemen Bangsa untuk bersama-sama mengawal penyalahgunaan Aset bangsa agar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,” demikian Chrisman.[am]
