PPDB Online Sumut 2019
Setiap kali pengumuman PPDB Online selalu saja website tidak bisa dibuka, dan sudah berlangsung sejak tahun 2017 lalu. Kondisi pengumuman disalahsatu SMK di Medan, Sabtu siang 29 Juni 2019. Pendaftar diminta kembali sore

MUDANEWS.COM, Medan – Aliansi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Sumatera Utara (AMPPSU) minta agar kinerja Panitia PPDB Online Sumut 2019 dievaluasi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Presidium AMPPSU Drs Ismail Marzuki, disela diskusi “Cakap-cakap PPDB Online Sumut 2019” di Hotel Madani, Minggu siang, (30/6/2019).

Selain belum benar-benar transparan, panitia PPDB Online Sumut 2019 dituding belum menjalankan Standart Operasional Sistem dalam penjaringan Penerimaan Peserta Didik Baru. Hingga PPDB yang telah berlangsung sejak tahun 2017 lalu dan sampai kini telah menghabiskan anggaran sebesar 9,7 miliar tersebut, dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan keberadaanya sebagai mesin komputerisasi penjaring siswa baru.

“Bagaimana masyarakat Sumut akan percaya kepada panitia PPDB Online, jika setiap saat pengumuman web PPDB tidak dapat dibuka. Dan alasan klasik yang diberikan panitia adalah server down akibat membludaknya warga yang mengunjungi laman pengumuman PPDB yang ditumpangkan di web Dinas Pendidikan Sumut itu,” ujar Ismail Marzuki.

Ditambahkan Ismail Marzuki jika memang Disdik Sumut belum mampu menjalankan sistem komputerisasi penjaringan siswa baru, bisa saja Disdik menjalin kerjasama dengan BUMN Pemerintah yang bertugas mengelola dan menjalankan server dan jaringan frekuensi data seperti PT TELKOM, yang telah lebih dahulu secara struktur dan operasional wilayah SIAP PPDB.

“Kadisdik Sumut tidak perlu malu jika orang-orang dan personal Disdik tidak sanggup mengelola PPDB. TELKOM ada, tinggal menjalin kerjasama guna melayani publik terkait PPDB,” keras Ismail Marzuki.

Ditambahkan Ismail, target pencapaian PPDB Online lewat sistim Zonasi guna meratakan kualitas dan mutu pendidikan yang merupakan target pemerintah pusat. Dikhawatirkan tidak akan pernah berhasil diperoleh selama Disdik Sumut masih enggan mereformasi kinerjanya dalam menangani PPDB.

“Tahun 2017 terjadi konflik dengan masyarakat dan orangtua siswa, akibat terjadinya kelebihan kuota daya tampung di beberapa sekolah. Tahun 2018 terjadi dugaan manipulasi dan rekayasa data guna memuluskan siswa yang ikut PPDB untuk lulus di sekolah negeri yang ditujunya. Tahun 2019 ini kita yakin modus-modus itu masih terus berlangsung,” ujar Ismaik Marzuki.

Terkait dugaan dan rekayasa data Ismail menandaskan, meskipun prilaku curang tersebut sudah masuk unsur pidana, tapi diharapkan unsur penertiban administrasi kelulusan siswa baru yang menjadi fokus utama. Hingga dugaan kelalaian terkait masalah data oleh panitia tadi, tidak menjadi masalah baru dan menimbulkan urusan baru yang melelahkan dengan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Tentang adanya dugaan manipulasi data serta rekayasa data oleh oknum-oknum di panitia PPDB di Dinas Pendidikan Sumut Ismail Marzuki mengatakan siap memberikan data-data dimaksud bila Dinas Pendidikan Sumut membutuhkan. Jangan sampai AMPPSU dikira sekedar cuap atau “cakap-cakap” tentang adanya penyimpangan dalam kelulusan siswa baru di PPDB Online Sumut 2019.

“Kita siap membuktikan adanya rekayasa dan manipulasi data itu. Kita bilang curang, kita siap buktikan. Silahkan siapa saja boleh mengundang kita untuk membicarakannya, mau Disdik, kepolisian, kejaksaan silahkan saja. Asal niatnya untuk memperbaiki sistim transparansi dalam PPDB Online,” tegas Ismail Marzuki yang juga aktifis DJOSS-PATEN ini.

Terakhir meskipun hasil putusan PPDB Online Sumut 2019 masih dapat di PTUN kan oleh para orangtua yang merasa dirugikan dalam PPDB Online Sumut, namun Ismail menyarankan agar tujuan utamanya adalah menyempurnakan sistim PPDB Online hingga kinerjanya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga pejabat Disdik tidak menjadi bahan pergunjingan dan ejekan, serta umpatan dan makian masyarakat yang merasa dirugikan oleh amburadulnya para panitia pelaksana PPDB di Sumatera Utara.

“Itu tugas kita semua mengawasinya, NGO dan LSM yang ada, termasuk Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Kondisi pelaksanaan PPDB Online di Sumut jangan sampai seperti kasus Garuda, jelekpun tetap saja dipoles-poles sampai gosong dan akhirnya menjadi skandal bahan ejekan dan sindiran masyarakat,” tutup Ismail Marzuki. Berita Medan, alf