Foto: Suasana pertemuan pengurus wilayah MATAKIN di Semarang, Rabu (11/10) lalu.
Foto: Suasana pertemuan pengurus wilayah MATAKIN di Semarang, Rabu (11/10) lalu.

MUDANEWS.COM, Semarang – Majelis Agama Khonghucu (MATAKIN) merencanakan untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi Khonghucu. Wacana ini mengemuka dalam pertemuan pengurus wilayah MATAKIN di Semarang, Rabu (11/10) lalu.

Tampak hadir dalam kesemapatan ini, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Mudhofier. Didaulat sebagai salah satu narasumber, Sekjen Nur Syam mengapresiasi rencana tersebut. Nur Syam meminta agar MATAKIN merumuskan matrik problem dan solusi, serta menyusun action plannya.

Menurut Nur Syam, Kementerian agama memiliki rencana strategis jangka menengah (RPJMN) di bidang pendidikan, yaitu perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola.

“Dalam konteks ini, seluruh jajaran penganut agama Khonghucu harus terlibat secara aktif untuk bisa membangun lembaga pendidikan agar akses pendidikan kita semakin meningkat,” ujar Sekjen.

Nur Syam menjelaskan, akses pendidikan tinggi keagamaan saat ini memang masih sangat terbatas. Kementerian Agama baru menyumbang 3,5% dari total Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional pendidikan tinggi.

“Gambarannya, jika ada 1 juta mahasiswa di Indonesia, maka Kemenag hanya menyumbang 35.000 mahasiswa,” katanya.

“Saya kira yang utama dari pemangku kepentingan pada Agama Khonghucu ialah berpikir tentang perluasan akses dan pemerataan pendidikan ini,” lanjutnya.

Nur Syam menilai, saat ini belum bisa bicara pada level peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola. Terpenting adalah bagaimana mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan yang ada di dalam Agama Khonghucu.

“Kita harus rumuskan dengan tegas, kapan dan di mana lembaga pendidikan tinggi Agama Khonghucu dapat didirikan dan berkembang,” tegasnya.

Di hadapan pengurus MATAKIN, Nur Syam mengingatkan bahwa untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi, ada tiga pilar utama, yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Masyarakat melalui lembaga sosial keagamaan harus terlibat dalam memikirkan dan menggerakkan program pendidikan. Masyarakat harus didorong terlibat dalam pemikiran, pendanaan dan fisikal.

“Inilah yang saya sebutkan sebagai partisipasi produktif. Jika umat Khonghucu dapat memberikan partisipasi produktifnya, maka dipastikan akan terdapat perubahan yang lebih cepat untuk mengembangkan lembaga pendidikan Khonghucu,” ujarnya.

Lalu, pemerintah juga harus terlibat dengan pendanaan dan pemikiran. Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran pendidikan agama Khonghucu. Untuk itu, harus dirumuskan kebutuhannya.

“Saya kira, jika terdapat perencanaan yang baik dan rasional, bukan hal yang sulit menganggarkannya. Semua harus berpikir tentang bagaimana memihak kepada pemberdayaan lembaga pendidikan Agama Khonghucu ini,” tuturnya.

Kemudian, kata Nur Syam, dunia usaha juga harus terlibat di dalam penguatan kelembagaan pendidikan tinggi. Dewasa ini sudah dikembangkan konsep pembangunan nasional, yaitu sinergi antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah sudah berusaha melalui regulasi bahwa dunia usaha harus berpartisipasi produktif dalam pembangunan pendidikan. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR), maka dunia usaha harus semakin produktif di dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan.

“Saya berkeyakinan bahwa dengan keterlibatan semua pihak untuk mengakselerasi pembangunan pendidikan di Indonesia, maka percepatan itu pasti ada. Dan lebih lanjut upaya pencapaian tujuan penguatan pendidikan juga dipastikan akan segera tercapai,” tandasnya. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here