MUDNAEWS.COM, Medan – Pemilihan Umum 17 April 2019 memasuki babak akhir. Aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (AMPSU) mengkritik KPU dan Bawaslu, dalam situasi seperti ini seharusnya KPU, Bawaslu dan DKPP lah yang banyak bicara bukan peserta Pemilu dan Lembaga Survey.
Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah AMPSU, Boby Harahap kepada MUDANEWS.COM, Kamis (9/5/2019).
Namun, Ia menyayangkan, berbagai permasalahan timbul kepermukaan, adanya indikasi kecurangan dan salah input data yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPU, serta Pengawasan yang tidak masif oleh Bawaslu.
“Keresahan rakyat, yakni rakyat Indonesia harus mampu diakomodir oleh KPU dan Bawaslu. Jangan kemudian permasalahan-permasalahan ini dianggap kecil yang dapat merusak citra demokrasi bangsa ini,” jelasnya.
Untuk itu, kami AMPSU menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Meminta Kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar selalu menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan
2. Meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar lebih masif dalam menanggapi dan menyelesaikan secara konstitusional permasalahan-permasalahan yang ada
3. Meminta kepada KPU dan Bawaslu Sumatera Utara agar selalu sigap dalam melakukan tugas pokok sebagai penyelenggara, yakni pengawalan dan pengawasan serta menegakkan kebenaran dan keadilan
4. Kami meminta kepada KPU dan Bawaslu hadir sebagai lembaga Independen Negara, bukan Lembaga Pemuas Kepentingan Personal
5. Meminta paksa kepada KPU RI agar mundur dari Jabatannya
“Semoga Pemilu 2019 Tidak Berujung Pilu. Jaga persatuan dan Kesatuan Bangsa ini, warnai Nusa warnai Bangsa Bhinneka Tunggal Ika,” tegas mahasiswa UINSU itu.
Terpisah, Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah STAI JM Tanjung Pura, M. Indra Sahputra menegaskan, KPU dan Bawaslu agar menjaga keindepedensiannya sebagai penyelenggara umum, kita berharap Kpu agar segera memperbaiki kesalahan kesalahan penginputan data.
“Kita ingin KPU dan Bawaslu menjadi wadah yang benar dan adil, jika kami menemukan indikasi kecurangan yang merugikan dan real kami akan menuntut atas perlakuan dan tindakan KPU dan Bawaslu,” pungkasnya pada Sabtu (11/5/2019). Berita Medan, MN
){kind=link}