Foto: Presiden Joko Widodo bersama Rais Am, Mustasyar, dan Ketum PBNU, serta Gubernur NTB menabuh Gendang Beleq menandari dibukanya Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat.

MUDANEWS.COM, Mataram – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat.

Bersama Rois Syuriah PBNU KH Ma’ruf Amin, Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, Mustasyar PBNU KH Maemun Zubair, Gubernur NTB TBG Zainul Majdi dan Menag Lukman Hakim Saifuddin, Presiden menabuh Gendang Beleq menandai dibukanya kegiatan yang dipusatkan di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram, NTB.

Pembukaan Munas dan Konbes dihadiri lebih dari 1000 undangan. Disamping itu, ribuan warga Nahdliyyin NTB dan provinsi lainnya juga memadati halaman masjid.

Presiden menyambut baik gelaran Munas dan Konbes NU. “Mohon Pak Kyai, di Munas dan Konbes ini bisa disampaikan rekomendasi yang berhubungan dengan pemerintah agar kami bisa menindaklanjuti. Terutama terkait gerakan radikalisme dan intoleran,” terang Presiden Jokowi di Mataram, Kamis (23/11).

Presiden mengaku menunggu juga rekomendasi yang terkait dengan rumusan pemberdayaan umat dan redistribusi aset. Presiden mengaku kalau program redistribusi aset sudah dimulai sejak 4 bulan lalu di berbagi daerah. Sudah ribuan hektar yang telah diredistribusi, namun Presiden menargetkan jutaan hektar.

“Kita ingin redistribusi aset hingga jutaan hektar tapi dengan cara yang benar. Rekomendasi dari Munas ini kami tunggu. Bagaimana model bisnisnya. Bagaimana pihak perbankan, baik konvensional maupun syariah, bisa memback up agar lahan yang diredistribusi bermanfaat bagi umat,” harapnya.

Sebelumnya, Ketum PBNU menyampaikan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU mengangkat tema “Memperkokoh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga”. Tema ini menurutnya penting diangkat di tengah mulai pudarnya semangat nasionalisme.

Menurut KH Said, Munas Alim Ulama akan membahas 18 permasalahan umat, antara lain revisi UU KUHP yang merupakan warisan Belanda dan sudah tidak digunakan lagi di negara asalnya; hukum jual beli frekuensi; hukumnya penggunaan dana haji untuk infrastruktur; UU Difabelitas; redistribusi aset; serta etika berbangsa dan bernegara.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini akan berlangsung selama tiga hari, 23 – 25 November 2017.