MUDANEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Kepala Daerah agar menggendalikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun para Kepala Daerah ini diingatkan agar pengelolaan APBD itu tidak boleh menggunakan pola lama.
”Pola lama misalnya, kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD sebuah kabupaten, itu langsung dibagi ke dinas- dinas. Tahun depannya naik 10% menjadi Rp1.100 miliar, yang kenaikan 100 ini dibagi lagi, dinas ini 10%, dinas itu 0%. Kebanyakan polanya seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (24/10) .
“Artinya, yang men-drive anggaran itu, lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan atau Badan Keuangan Daerah,” terangnya.
Yang men-drive itu, lanjut Presiden, lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan, atau Badan Keuangan Daerah.
“Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden.
Presiden mengaku ingin misalnya, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah, ya minta saja.
“Saya minta pasar ini selesai 2 tahun’. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.
Tugas pemimpinnya, lanjut Presiden, adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota. Sering-sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar, kan rebutan seperti itu. Benar tidak?
“Ini tugas Saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara enggak siap, enggak strong,” ujar Presiden Jokowi. (red)
