MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan sudah berbagai cara dilakukan agar kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Namun, dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Solusinya penerapan e-planning wajib dilakukan.
“Bukan kami berlindung di otonomi daerah. Mereka ini kan dipilih oleh rakyat, Beda lagi kalau dia itu Pangdam, Kaploda atau Kapolres bisa langsung dipecat dan diganti. Ini kan tidak bisa, karena pergantian itu ada prosesnya,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, belum lama ini.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan wajib e-planning bagi seluruh daerah. Penggunaan ini dinilai bisa meminimalisir adanya oknum yang bermain, sehingga prilaku korupsi bisa dihindari.
“Kita melihatnya positif, kalaupun e-planning masih kurang dari setengah berarti ini sudah efketif sebenarnya. Tapi kita terus dorong agar bisa dilaksanakan oleh semua daerah bukan hanya Surabaya,” tegas Tjahjo.
Jadi pertanyaan memang bagi Tjahjo ketika semua provinsi tidak konsisten. Ada yang sudah berjalan, dimana pengurusan tidak dipungut biaya seperti Jambi. Tapi ada juga kata dia, daerah yang masih memungut dengan satu juta sampai satu juta setengah padahal sistemnya sama.
“Mungkin karena sumber daya manusia. Harusnya kan progresif revolusional. Kalau tidak cepat ya repot. Tapi yang pasti, kita terus meminta Irjen dan KPK untuk terus mendorong ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya juga sudah memberikan dorongan agar penggunaan e-planning ini wajib dilakukan. Bahkan sejak September 2016 lalu dimana, Mendagri sudah mengirimkan surat edaran ke pemda.
“e-planning atau e-budgeting itu barang wajib. Tapi ya laporannya baru 42 persen. Karena mungkin beberapa daerah membaca wah ini susah nih kalo terjadi beneran nitip-nitip akan susah, karena semua lewat mekanisme dan elektronik dan plus ada dokumentasinya,” tegas Pahala. (ka)
