MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta agar skala program Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya dimana optimalisasi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial akhir tahun 2017 harus segera diselesaikan.
Hal ini karena tahun 2018 sudah masuk tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan pilpres (Pilpres). Dan tahun anggaran 2018 harus sudah selesai semua.
“Dari Sabang sampai Merauke infrastruktur harus tuntas, termasuk infrastruktur sosial, karena pemerintah ini secara tidak langsung, Agustus tahun depan sudah mulai pendaftaran capres dan cawapres,” kata Tjahjo Kumolo saat pidato di Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP K/L/D tahun 2017 di Kementerian Keuangan, Selasa (12/9).
Tjahjo menekankan agar fokus pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan program strategi nasional, kemudian disambung program skala prioritas provinsi, kota dan kabupaten bisa selesai tahun 2018. “Padahal pemerintah ini berakhir tanggal 20 Oktober 2019, ini konsolidasi demokrasi dan ini yang memang ingin kita capai,” tegasnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun sudah melakukan komunikasi dengan kementerian yang ada supaya kebijakan ini bisa direspon cepat daerah. Khususnya, untuk menguraikan poin-poin arahan dari Menteri Keuangan.
“Permasalahan yang tadi disampaikan secara detail dan secara komprehensif oleh Ibu Menteri Keuangan adalah terkait dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana tahun 2017 hanya sekedar 65,14 triliun atau 40,43 persen dari target PNBP kementerian dan lembaga tahun 2017 sebesar 161,” ujarnya. (ka)
