MUDANEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyatakan kalau blanko KTP elektronik secara bertahap terus dikirim ke semua daerah di Indonesia dengan melihat kebutuhannya.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pihaknya terus mengirim blanko KTP elektronik ke daerah yang meminta secara resmi ke pusat. Namun, pihaknya tetap mencermati kebutuhan daerah bukan berdasarkan permintaan mereka.
“Blanko kami kirim kepada daerah yang membutuhkannya dengan mengirim surat resmi. Namun kita cek kebutuhan mereka bukan keinginannya,” kata Zudan saat dihubungi, Senin (11/9).
Kalau memang daerah merasa kehabisan blanko maka, ia menyarankan agar segera membuat surat permintaan resminya ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun, Zudan menyarankan agar penggunaan blanko KTP untuk masyarakat memiliki prioritas.
Adapun yang menjadi prioritas Kemendagri, menurut Zudan adalah pencetakan KTP bagi warga yang baru merekam belum dapat fisik kartu, KTP hilang atau rusak dan warga yang ganti data kependudukannya seperti pindah alamat tempat tinggal.
“Blanko menjadi terbatas bila daerah mencetak untuk ganti alamat akibat pemekaran, baik provinsi, kota/kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa,” tambah dia.
Menurut Zudan, untuk perubahan wilayah administrasi ini, pemerintah daerah bisa memprioritaskannya di tahun 2018 mendatang. Sebab, Kemendagri sendiri rencananya akan kembali melakukan pengadaan blanko di tahun anggaran tersebut.
“Untuk 7,4 juta (pengadaan blanko September 2017) fokus untuk perekaman, ganti atau hilang dan penduduk yang pindah,” tutup dia.
Sebelumnya, Kemendagri merilis data kependudukan per 30 Agustus 2017, perekaman KTP elektronik sudah mencapai angka 94,93 persen. Dari total 185 juta warga wajib KTP, 175 juta di antaranya telah melakukan proses perekaman data kependudukan. (ka)
