MUDANEWS.COM, Jakarta – Pemerintah rencananya akan kembali mengevaluasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bertentangan dengan landasan negara, Pancasila. Namun ormas ini masuk dalam lingkup daerah, bukan tingkat nasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah mengantongi bukti kuat ormas yang akan dibubarkan setelah HTI. Hanya saja, pihaknya masih melakukan klarifikasi lebih lanjut.
“Kan harus kita klarifikasi. Tapi kita ada bukti yang kuat,” kata Tjahjo di sela-sela kegiatan Eksibisi Bola Voli antara TNI, Polri dan Wartawan di Kantor Kemendagri, Jumat (11/8).
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, ada ormas yang sedang dipantau pemerintah. Tapi, berbeda dengan ormas sebelumnya yang memiliki jaringan nasional, ormas ini hanya terdaftar di daerah.
“Di beberapa provinsi, mereka punya kegiatan. Sekitar sudah dua tahun,” kata Tjahjo.
Tjahjo memastikan kalau ormas tersebut bukanlah yang beraliran keagamaan. Tapi prinsipnya dinilai memiliki ideologi lain dan anti-Pancasila. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkannya.
Menurut dia, pihak Kemendagri telah melakukan penelaahan dan mengirim bukti pada BIN, Polri dan kejaksaan. Hasil tersebut nantinya akan dibawa ke Menko Polhukam.
“Tapi, perlu pendalaman alat bukti sebelum mengambil sikap untuk membubarkan ormas tersebut,” tambah Tjahjo.
Sebab, sebelum memutuskan untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut, pemerintah membutuhkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya foto, video, atau bukti visual lain yang terkait dengan kegiatan ormas itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta pemerintah untuk tidak gegabah dengan membubarkan ormas lagi. Sebab, polemik dari pembubaran HTI belum selesai.
“Lebih baik tunggu putusan MK dan pembahasan di DPR,” tegasnya. Dia khawatir, jika pembubaran ormas terus dilakukan, stabilitas politik kembali memanas. (ka)
