MUDANEWS.COM, Jakarta – Pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) menentang Pancasila. Namun, ini bukan dalam rangka memberikan sanksi kepada mereka nantinya.
“Ya pasti dipanggil dan diminta klarifikasi dulu,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (27/7).
Tjahjo menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru memberi sanksi kepada mereka yang diangap terlibat. Pihaknya mengedepankan dialog dan komunikasi, terutama mengajak mereka agar tak mendukung gerakan ormas menyimpang tersebut.
“Teguran disiplin sampai pemberhentian. Pemberhentian harus hati-hati jangan nanti dimanfaatkan tim di PNS provinsi, di kota, kabupaten. Jangan karena ada isu ini jadi rebutan jabatan,” tegas dia.
Tjahjo juga ingin agar proses verifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) diduga terlibat aktif Ormas disertai bukti lengkap. Bukan hanya laporan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Prinsipnya pemerintah ingin hati-hati dalam menerima laporan tersebut. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru akan memanggil PNS yang bersangkutan bila memang bukti dan laporannya lengkap, termasuk adanya saksi atas kabar tersebut.
“Panggil kalu ada bukti dan laporan. Apa buktinya, apakah rekaman, foto, bahkan saksi kalau PNS menyebarkan paham ajaranannya (bertentangan dengan Pancasila,” kata Tjahjo. (ka)
