Laporan: Dhabit Barkah Siregar
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Kendati Aplikasi berbasis online (e-Policing) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi dilaunching oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jendral Pol Tito Karnavian di Lapangan Merdeka Medan, Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Medan Barat, Minggu (5/2). Aplikasi itu, diharap mampu meningkatkan pelayanan publik, khususnya di Sumut tanpa pandang bulu.
Namun, apa yang disebutkan Tito saat launching e-Policing sangat berbanding terbalik. Sebab, orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia itu tidak menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Ia cendrung menghindar. Terlebih ketika ditanya seputar persoalan Habieb Rizieq.
Menaggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Pribumi Indonesia (MPI), Anwar Bakti angkat bicara. Ia mengungkapkan jika benar Kapolri tidak menjawab sejumlah pertanyaan wartawan itu adalah sebuah penghianatan atas tanggung kawab Polri.
“Seharusnya Kapolri memberi jawaban. Karena, polisi pelindung dan pelayan masyarakat,” kata Anwar Bakti menjawab ketika dikonfirmasi lewat jaringan telepon.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LHKP-PDM) Kota Medan priode 2010-2015 ini menjelaskan, bahwa apa yang diterima Tito selaku Kapolri berasal dari uang rakyat.
“Kapolri harus mengingat bahwa fasilitas yang diterimanya selaku orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia ini berasal dari rakyat. Dari itu, ia harus memberi pelayanan kepada rakyat,” jelas alumni Muallimin Yogyakarta ini.
Selain itu, ia menambahkan, meski zaman sekarang ini tekhnologi sudah canggih, namun tidak tertutup kemungkinan kita memperoleh informasi yang tidak jelas.
“Apalagi kita di daearah ini  mendapat informasi yang simpang siur. Oleh karena itu, polisi selaku pihak yang berkompeten harus menjawab itu, terlebih hal yg bersifat prinsip. Jangan dia menghindar,” tambah Anwar.
Anwar menyebutkan, sesuatu hal yg tidak patut jika selaku pihak yang berkompeten tidak menjawab pertanyaan wartawan.
“Karena wartawan yang menyuarakan kepada masyarakat segala sesuatu terkait kebijakan dan hal lainnya,” sebut Anwar sembari mengatakan Kapolri seharusnya menggelar konfrensi pers.
Pada bagian akhir Anwar menuturkan, Kapolri sebaiknya membangun komunikasi dengan tokoh agama di Sumut. Tujuannya untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Namun, hal itu tidak dilakukan.
“Kemarin hingga malam hari saya dan beberapa tokoh berkumpul dan menunggu arahan terkait kemungkinan kunjungan Kapolri ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut maupun Kota Medan. Namun hingga detik ini tidak ada kejelasannya,” tutur Anwar.
Sebelumnya, guna peningkatan pelayanan publik, khususnya di Kepolisian, Kapolri Jendral Tito Karnavian resmi melaunching aplikasi berbasis Online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan 27 Kepolisian Resor (Polres) di 33 Kabupaten Kota di Sumut.[jo]
