MUDANews.com, Jakarta (DKI) – Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas bersama Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, dan Kepala BIN Budi Gunawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1) sore.
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta aksi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan benar-benar dilakukan dengan konkret. Sebab menurutnya, peredaran produk hasil penyelundupan ini tidak sekedar merugikan keuangan negara, tapi juga bisa mematikan industri-industri nasional.
Untuk penegakan hukum, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk lebih tegas, konsisten, dan keras.
“Saya minta Polri, Kejaksaan Agung mendukung penuh upaya penegakan hukum ini, dan proses serta tuntaskan setiap kasus penyelundupan yang ada,” tegasnya sebagaimana dimuat dalam laman web resmi setkab.
Sedangkan untuk pencegahan dan pengawasan, Jokowi meminta pembangunan sistem yang lebih efektif. Salah satu prioritas adalah pengawasan di lapangan, tepatnya di titik-titik rawan penyelundupan.[am]
