Pemerintah Myanmar Tidak Akui Adanya Pelanggaran HAM yang Dilaporkan Komisi HAM PBB

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANews.com, Bangladesh – Sejumlah Diplomat Myanmar dengan pejabat Pemerintah Bangladesh dan lembaga Internasional yang menggelar pertemuan di Dhaka, Bangladesh pada Minggu (5/2) lalu, membahas terkait pelaporan Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) PBB.

Meskipun pelaporan ini jelas membenarkan adanya pelanggaran HAM oleh aparat dan militer Myanmar terhadap kaum minoritas muslim Rohingya, namun hal ini tetap dibantah oleh pemerinth Myanmar. Sementara Aung San Suu Kyi sendiri berjanji untuk meyelidiki kasus ini.

“Ketika Bangladesh mengutip tindakan mengerikan yang dilakukan aparat hukum Myanmar, perwakilan negara itu tidak setuju dan menyangkal pernyataan kami,” ucap Sheikh Hasina, penasihat hukum Perdana Menteri Bangladesh seperti dilansir Reuters, Selasa (7/2).

Isu mengenai kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya kembali mencuat ketika terjadi penyerangan sejumlah kelompok bersenjata terhadap pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar yang dilakukan pada 9 Oktober 2016 lalu.

Atas kejadian ini Pemerintah Myanmar tidak membenarkan bahwa teroris Myanmar lah yang melakukan serangan tersebut.[jo]

- Advertisement -

Berita Terkini