MUDANEWS.COM, Batubara – Penyelewengan Dana Desa yang terjadi di lingkungan Pemkab Batubara yang diduga dimotori oleh Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) terus berlanjut. Pasalnya Forum Pemantau Pembangunan Desa dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Jaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua (FP2D) Ahmad Fatih Sultan (26), kepada sejumlah awak media di bilangan Kota Lima Puluh, (7/9/2017).
Menurut Sultan yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara ini, Penyelewengan Dana Desa di Batubara terjadi secara masif dan berstruktural rapi, hingga sampai ketingkat Desa, sehingga pengerjaan pembangunan yang dikerjakan melalui Dana Desa sangat jauh dari kata kualitas baik. Jadi program nawacita presiden Jokowi sangat jauh dari harapan di Batubara.
Karena sebelum Dana itu ada, Dalam Proses perencanaan BPMPD dibawah pimpinan M Nasir, sudah mendikte setiap desa yang ada di Batubara dengan berbagai program yang tidak pro rakyat, melainkan membuat program yang terkesan memperkaya diri sendiri, sehingga Kades di Batubara terkesan tersandra dengan program yang dibuat tersebut, padahal tidak semua Desa memiliki problem yang sama di desanya masing-masing.
Belum lagi, di instansi terkait akan siap memainkan perannya, sebut saja lembaga pengawasan seperti inspektorat, diduga setiap Desa harus memberikan upeti agar proses LPJ berjalan lancar.
Diantaranya 141 Desa dipaksa membuat program Bimtek, Dari tingkat Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, sampai Ketua PKK, dll yang semuanya Bimtek tersebut dilakukan ke Pulau Jawa, dan tentunya tidak memakan dana yang sedikit, jika dana digunakan setiap Desa diperkirakan 65 Juta maka dana yang berhasil dikumpulkan mencapai 9 Miliar lebih, dari segi ekonomisnya tentu disini banyak penyelewengan yang terjadi.
Apalagi dalam prosesnya, pelaksanaan kegiatan ini dimotori oleh Parade Nusantara (Perhimpunan Kepada Desa nusantara-red), sehingga dalam manajemennya diduga kuat banyak peneyelewengan di dalamnya.
Dia juga mengatakan, tidak cuma terkait Bimtek yang dilaporkan nanti Kejati,” kita juga menyiapkan berbagai berkas, diantaranya dugaan korupsi di lingkungan BPMPD itu sendiri dan Pemkab Batubara, misalnya Dinas Perikanan, Kesehatan, Inspektorat dan Dinas PU. Berita Batubara, Erwin
