Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo

MUDANEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah bekerja keras untuk memperbaiki fondasi ekonomi nasional. Hal itu mengingat keadaan ekonomi global yang juga turut berubah.

Pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi harga komoditas terbilang anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, semuanya turun karena ekonomi dunia juga dalam posisi menurun.

“Empat tahun lalu di bulan awal pemerintahan kami, harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, karena ekonomi dunia menurun,” kata Jokowi di Kedoya, Jakarta Barat, Senin (26/11/2018).

Jokowi menyampaikan bahwa selama empat tahun pemerintah telah membangun fondasi-fondasi baru. Pemerintah ingin bangsa ini hijrah dari yang konsumtif ke produktif, bangsa yang efisien dan bangsa yang kompetitif. Menurutnya tanpa hal ini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.

“Memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan hasilnya tidak instan. Hasilnya tidak langsung kita nikmati. Itulah pil, kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Tapi kita harus memilih itu agar kita bisa menjadi bangsa yang sehat, produktif, kompetitif dan efisien,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Perjalanan selama empat tahun berlangsung, pemerintah telah memperbaiki struktur fiskal dari yang konsumtif ke produktif. Misalnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang persentasenya 82% justru dinikmati oleh kalangan atas pada 2014, dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur-infrastruktur, pelabuhan, bandara dan jalan-jalan tol.

Untuk pembangkit tenaga listrik, orientasi pemerintah memang tidak Jawa sentris. Tidak hanya di Pulau Jawa tetapi Indonesia sentris, karena pemerintah ingin membangun Indonesia. Untuk sebuah keadaan sosial untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit meski sampai saat ini masih belum cukup. Presiden memberikan contoh izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik dari 258 izin dipangkas menjadi 58.

Namun menurut Presiden ini belum cukup. Ia menilai 58 masih terlalu banyak. Di sisi lain, menyadari perubahan tersebut bukan hal yang instan, perlu tahapan besar. Seperti menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Hasilnya, lanjut Presiden, bisa dilihat dalam empat tahun ini gini rasio telah turun dari 0.41 menjadi 0.38.

Begitu juga dengan kemiskinan turun dari 11,2% menjadi 1 digit yakni 9,8% dalam empat tahun.

“Ini memang tidak bisa langsung melompat karena dulu proses gini rasio ini semakin membesar juga proses jangka panjang. Menurunkan juga membutuhkan proses protes dan juga memerlukan waktu,” ulas Jokowi.

Pemerintah juga telah memiliki Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan juga Dana Desa yang telah digelontorkan sampai sekarang, 4 tahun ini sudah pada angka Rp 187 triliun.

Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22-23 persen, ditambah dengan subsidi bunganya menjadi 7%, yang bisa dinikmati oleh usaha mikro, usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.

Bank wakaf mikro juga didirikan pemerintah di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, baru kurang lebih 30-an bank wakaf mikro, tetapi paling tidak menurut Jokowi, pemerintah telah memulai bahwa ekonomi umat juga perlu diperhatikan.

“Inilah yang telah kita lakukan,” terangnya.

Adapun pembangunan fondasi baru ekonomi ini juga akan dilakukan di tahun depan guna membangun sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia karena kita memiliki kekuatan 260 juta penduduk. “Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi,” tegas mantan Walikota Solo itu.